TPAKD Mesti Tingkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan

0
4
Picsart 12 02 08.09.56
Sekda Provinsi Bali, Dewa Made Indra.

Sumerta Klod, DENPOST.id

Sekda Provinsi Bali, Dewa Made Indra mengajak semua pihak terutama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) untuk bekerja optimal untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat kedepannya.

“Meskipun angkanya masih di atas rata-rata nasional, namun masih belum optimal apalagi maksimal. Ini tantangan kita agar acara seperti ini tidak sekadar seremonial saja,” ujar Sekda Dewa Indra dalam acara pengukuhan TPAKD Kabupaten/Kota se-Bali di Kantor Gubernur Bali, Rabu (2/12/2020).

Dia berharap pembentukan TPAKD di kabupaten/kota harus jadi langkah awal untuk bekerja lebih keras lagi kedepannya. “Langsung bekerja untuk petakan persoalan, bagian mana yang belum tersentuh dan diselesaikan bersama, sehingga fokus sasaran kita jelas dengan strategi tepat. Kita berharap tahun depan (angka literasi dan inklusi keuangan-red) bisa meningkat, itu ukuran kita,” harapnya.

Baca juga :  Sasar Pantai Geger, Tim Prokes Kutsel Tak Temukan Ini

Di sisi lain, dia menyampaikan apresiasi atas peran OJK yang terus meningkatkan upaya untuk turut membangun perekonomian di Bali. Dirinya mengucapkan terima kasih kepada Kepala Kantor OJK untuk sinergi bersama aksi- aksi keuangan daerah guna mendorong perekonomian di Bali. “Kita bersama OJK terus berupaya memperluas akses keuangan bagi masyarakat dan kabupaten/kota harus mendukung penuh langkah kita. Contohnya kurbali.com (website kredit usaha rakyat-red) saya kira belum banyak yang mengakses, apalagi yang direalisasikan kreditnya,” singgungnya.

Baca juga :  Bantuan Sembako Tak Sesuai Harapan, Warga Terdampak Hanya Terima Masker dan Minyak Goreng

“UMKM kita itu jumlahnya ratusan ribu. Idealnya semua tahu dan bisa akses informasi tentang KUR ini. Serapan KUR kita di Bali cukup baik, tapi belum optimal,” Imbuhnya lagi.

Sekda Dewa Indra juga melaporkan bahwa saat ini di lingkungan Pemprov Bali tidak ada lagi transaksi tunai alias cash less. “Kita dorong lagi cash less ini ke penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai standar pembayaran. Hal ini harus diperluas terus ke kabupaten/kota, harus jadi lifestyle (gaya hidup),” ungkapnya.

Baca juga :  Soal Penanganan Covid-19, Koster Sebut Ada Pihak Asal Kritik

Sementara Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara (Bali-Nusra), Giri Tribroto menyatakan sesuai arahan presiden, seluruh daerah harus mendukung untuk mempercepat akses keuangan masyarakat, baik tabungan atau kredit.
Dalam hal ini, TPAKD diharapkan dapat memberi manfaat kepada masyarakat dan pelaku UMKM, khususnya dalam mengakses layanan jasa keuangan,

“Perlu senantiasa ada edukasi secara formal kepada setiap segmen masyarakat di kabupaten/kota, serta meningkatkan kewaspadaan akan investasi ilegal. Ini komitmen kita untuk terus memperluas akses keuangan,” jelasnya. (106)

Tinggalkan Komentar

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini