Harga Tanah di Eks Galian C Dipatok Rp 22,5 Juta Per Are

0
11
Harga Tanah di Eks Galian C Dipatok Rp 22,5 Juta Per Are
BERITA ACARA - Sejumlah pemilik lahan di kawasan eks Galian C menandatangani berita acara kesepakatan harga yang digelar di Balai Budaya Klungkung, Kamis (3/12/2020).

Semarapura, DENPOST.id

Rencana Pemprov Bali melakukan pembebasan lahan untuk mewujudkan Pusat Kebudayaan Bali (PKB) di eks Galian C, Klungkung mulai ditindaklanjuti. Musyawarah penetapan ganti rugi pengadaan tanah pembangunan prasarana pengendali banjir Tukad Unda dan waduk muara Unda digelar di Balai Budaya Klungkung, Kamis (3/12/2020). Hasilnya, harga tanah yang akan dibayarkan kepada pemilik tanah dipatok sebesar Rp 22,5 Juta per are.

Musyawarah yang dihadiri Gubernur Bali, Wayan Koster, sempat berjalan alot. Pasalnya ada beberapa pemilik tanah yang tidak setuju dengan harga yang dipatok tersebut. Salah satunya, I Made Sudirta. Ia langsung angkat tangan menyatakan tidak setuju karena saat proses penyertifikatan melalui pendaftaran tanah sistimatis lengkap (PTSL), tanah warga khususnya di Subak Tangkas dan Pengoncangan sudah dipotong 18 persen oleh pihak BPN.

Baca juga :  Palebon Mantan Bupati Klungkung Dilaksanakan Sesuai Prokes

“Kalau tidak salah, setelah dipotong 18 persen ada enam hektar tanah yang kosong (bukan tanah pemerintah). Kalau begini kami rugi bukan diuntungkan,” ujar Sudirta seraya mengatakan kalau harga lahan persawahan di Klungkung di atas Rp 50 Juta per are.

Kelian Subak Tangkas dan Pengoncangan, Nengah Wija pun membenarkan ada pemotongan tanah warga 18 persen saat PTSL. Maka dari itu dia memohon kebijakan dari Gubernur untuk mempertimbangkan hal itu. ”Kami mohon kebijakan kepada pak Gubernur, tanah warga yang dipotong 18 persen itu agar dipertimbangkan,” ucapnya.

Baca juga :  Dua Pasien Positif Covid-19 di Jembrana Dipulangkan

Sementara Gubernur, Wayan Koster menegaskan, terkait aspirasi pemilik lahan menyangkut pemotongan 18 persen dimaksud bakal dipertimbangkan. Tapi soal harga Rp 22,5 juta per are sudah tidak bisa diganggu gugat. Apalagi harga tersebut ditentukan  oleh tim penaksir harga independen, sebagaimana ketentuan undang-undang.

“Yang menentukan harga adalah dari tim appraisal independen. Siapapun tidak boleh ada yang mengintervensi termasuk saya,” tegasnya.

Sebelumnya, tim appraisal, Ni Made Candra Kasih, menjelaskan, metode yang dipakai dalam menentukan harga adalah metode pasar. Menurutnya, karena tanah yang dibebaskan lokasinya jauh lebih rendah dari jalan raya, tanah tidak produktif, tidak ada bangunan,tidak ada aktivitas dan sebagian besar tidak memiliki legalitas (sertifikat) sehingga sulit ditransaksikan. Tanah juga merupakan alur lahar Gunung Agung. ”Maka kami sodorkan harga Rp 22,5 juta per are,” kata Ni Made Candra Kasih. (119)

Baca juga :  Ayah Tega Setubuhi Anak Kandung Hingga Empat Kali

Tinggalkan Komentar

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini