Diskusi Interaktif di Nusa Dua, Menkumham Bahas Ini

0
12
Picsart 12 11 08.00.16
DISKUSI INTERAKTIF - Menkumham saat diskusi interaktif di Hotel Conrad, Nusa Dua.

Nusa Dua, DENPOST.id

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H Laoly, melakukan diskusi interaktif tentang arah kebijakan pemerintah memajukan usaha mikro dan kecil melalui perseroan perorangan pada kunjungan kerjanya ke Bali, di Hotel Conrad Nusa Dua, Jumat (11/12/2020).

Diskusi interaktif ini dihadiri pemerintah daerah, calon pelaku usaha dan notaris.
Dijelaskan, sebagai bentuk komitmen Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan kemudahan berusaha (Ease of Doing Business/ EoDB). Di mana pada tahun 2018, Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang berhasil memangkas ijin usaha dari 537 ijin menjadi 237 ijin melalui sistem Online Single Submission (OSS).

Pemerintah juga terus melakukan berbagai upaya untuk menarik minat investor yang pada akhirnya dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang sangat dibutuhkan masyarakat. Beberapa upaya tersebut, di antaranya adalah dengan menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas yang menyederhanakan proses pendirian perseroan terbatas.

Baca juga :  Kutsel Galang Bantuan untuk Tenaga Medis

Di mana, dari semula memisahkan pemesanan nama dan permohonan pengesahan pendirian perseroan terbatas dalam dua tahap menjadi single step yang menggabungkan keduanya. Upaya selanjutnya, sambung dia dengan mengusulkan Rancangan Undang-undang (RUU) mengenai jaminan benda bergerak masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020-2024. RUU ini akan menggabungkan penjaminan untuk benda bergerak (fidusia/gadai, resi gudang dan hipotek) ke dalam satu peraturan, sehingga Undang-undang tentang Jaminan Benda Bergerak nantinya dapat menjadi unsur pendukung dalam kemudahan berusaha sekaligus memberikan kepastian hukum kepada para debitor dan kreditor demi terwujudnya iklim investasi yang kondusif di Indonesia.

Baca juga :  Relawan Peduli Mangrove Kewalahan Karena Ini

Tidak hanya itu, Kemenkumham kata dia sedang menyusun RUU baru yang akan menggantikan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan). Dalam RUU tersebut, diharapkan adanya penguatan sistem kepailitan yang adil, serta mengutamakan kelangsungan usaha dengan mengedepankan perdamaian atau restrukturisasi, transparansi informasi pengurusan dan pemberesan kepailitan dan PKPU, serya profesionalisme kinerja.

“Berbicara tentang perekonomian di Indonesia pada saat ini, kita tidak bisa lepas pada dampak yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 yang telah melanda sebagian besar negara di dunia dan telah mengubah tatanan kehidupan secara signifikan, terutama di sektor sosial-ekonomi,” ujarnya.

Baca juga :  Total Penerima Bansos di Badung Capai 2.983 Pekerja

Lanjut dia, data dari Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan hingga Oktober 2020, sebanyak lebih dari 3,5 juta orang kehilangan pekerjaannya akibat pandemi Covid-19. Selanjutnya pemerintah telah melakukan kebijakan strategis yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19, dan mempercepat pemulihan ekonomi di Indonesia.

Hal ini melalui kebijakan yang memberikan berbagai stimulus, diundangkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah ditandatangani oleh Presiden pada, 2 November 2020. UU Cipta Kerja yang disusun dengan metode Omnibus Law adalah terobosan dalam rangka penyederhanaan regulasi kemudahan berusaha dengan menarik investor untuk berinvestasi di Indonesia. Melalui UU Cipta Kerja ini, pemerintah memangkas regulasi yang menghambat, baik di tingkat pusat maupun daerah, serta memberikan kemudahan berusaha terutama bagi sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMK). (113)

Tinggalkan Komentar

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini