Wacana Bandara, Bongkar Adanya Sewa Menyewa Aset Desa Kubutambahan

0
21
Picsart 12 15 11.09.31
AUDIENSI - Audiensi Kompada Kubutambahan di DPRD Buleleng, Selasa (15/12/2020).

Singaraja, DENPOST.id

Wacana pembangunan bandara di Buleleng, ternyata membongkar adanya sewa menyewa aset duwen pura di Desa Kubutambahan. Sebelumnya, krama desa tidak pernah tahu secara jelas lantaran Penghulu Desa Kubutambahan, Jro Ketut Warkadea dinilai tidak transparan dalam pengelolaan aset desa tersebut.

“Sudah dari tujuh tahun lalu kita minta penjelasan dari kelian adat, namun tetap ditunda-tunda. Nah sekarang kita mendesak agar segera dilakukan Paruman Agung untuk mempertanggungjawabkan itu semua kepada krama,” ucap Ketut Ngurah Mahkota, selaku Koordinator Komite Penyelamat Aset Desa Adat Kubutambahan, saat audiensi di DPRD Buleleng, Selasa (15/12/2020).

Ngurah Mahkota meminta DPRD Buleleng untuk membantu polemik atas tanah duwen pura setempat yang disewa kontrakkan oleh Penghulu Desa Jro Ketut Warkadea ke investor PT. Pinang Propertindo selama 30 tahun tanpa batas. Selain itu, diduga ada permainan yang mengakibatkan muncul SHGB di atas SHM tanah duwen Pura Desa Adat Kubutambahan.

Baca juga :  Ribuan Pelanggan Perumda Tirta Hita Buleleng Dapat Keringanan Tarif

Kedatangan 20 krama adat tersebut, diterima Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna di ruang komisi, bersama Wakil Ketua I Ketut Susila Umbara; Ketua Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Buleleng, Dewa Made Budarsa, dan Kepala BPN Singaraja, Wedana dan jajarannya.

Terungkap juga dalam audiensi itu, dalam pengelolaan sewa lahan duwen pura seluas 370,80 hektar itu, disewa selama 30 tahun ke depan sejak tahun 1991, dan bisa diperpanjang sampai batas waktu tidak terbatas oleh PT. Pinang Propertindo. “Mengingat sewa lahan hingga bisa diperpanjang sampai batas waktu tidak terbatas, seolah desa adat tidak memiliki tanah. Hanya saja lahan yang dikontrak PT. Pinang Propertindo sama sekali belum pernah dimanfaatkan oleh pihak PT. Pinang Propertindo,” ungkap Ngurah Mahkota.

Baca juga :  Pembunuh Teller Bank Ditangkap, Ini Pelakunya 

Bukan hanya itu saja, sejumlah pihak dari desa mempersoalkan uang sewa menyewa lahan tersebut yang dianggap tidak terbuka ke krama Desa Adat Kubutambahan. “Jika memang sewa lahan itu sudah terbayar Rp4 miliar hanya Rp2,4 miliar yang telah disetor ke kas Desa Adat Kubutambahan. Sedangkan sisanya Rp1,6 miliar ini menjadi pertanyaan warga,” imbuhnya.

Ditambahkan Ngurah Mahkota, kedatangannya ini hanya untuk penyampaikan aspirasi masyarakat Kubutambahan yang ingin melaksanakan Paruman Agung. “Kami minta bantuan difasilitasi oleh DPRD, sehingga masyarakat tahu tentang keberadaan tanah duwen pura. Sekarang ini dikontrak 30 tahun dan bisa diperpanjang sampai batas waktu tidak terbatas. Kami ingin jawaban terkait itu,” ujarnya.

Sementara Ketua DPRD Buleleng, Gede Supriatna menegaskan pihaknya selaku Dewan Buleleng hanya sebagai fasilitator dan bukan sebagai pengambil keputusan atas persoalan yang ada di Desa Adat Kubutambahan. Apapun aspirasi masyarakat akan dicarikan solusi terbaik sebagai upaya pemecahan masalah. “Dari pemaparan Ketua Kompada Kubutambahan dan Majelis Desa Adat Kubutambahan, sudah lama sekali tidak dilaksanakan Paruman Agung ini. Untuk itu, kami meminta Majelis Desa Adat Buleleng agar bisa memfasilitasi hal ini,” ucap Supriatna.

Baca juga :  Bahas Anggaran Perubahan, Penggunaan Dana Covid-19 Perlu Diperjelas

Kepala BPN Singaraja, I Komang Wedana pun mengatakan siap memfasilitasi terkait data-data yang diperlukan. “Kami siap mempasilitasi dan menyiapkan data-data yang terkait pertanahannya. Akar permasalahan di perjanjian antara kedua belah pihak PT dan desa, sedangkan data perjanjian itu tidak kami tahu. Seandainya berproses atau bisa berhasil gagal/batal perjanjian itu baru nanti kami bisa proses,” tandasnya. (118)

Tinggalkan Komentar

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini