Gubernur Dukung Pembatasan Aktivitas Sampradaya Non-Dresta Bali

0
5
Gubernur Dukung Pembatasan Aktivitas Sampradaya Non-Dresta Bali
Gubernur Bali, Wayan Koster

Sumerta Klod, DENPOST.id

Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali dan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Bali mendapat motivasi dan apresiasi dari Gubernur Bali, Wayan Koster, soal keputusan bersama membatasi aktivitas sampradaya non-dresta Bali di Bali. Itu disampaikan Koster melalui siaran pers pada Kamis (17/12/2020) di Denpasar.

Gubernur menyambut baik terbitnya Keputusan Bersama Tentang Pembatasan Kegiatan Pengembanan Ajaran Sampradaya Non-Dresta Bali di Bali. Baginya, sikap ini sebagai jawaban atas aspirasi dan harapan krama Bali yang telah muncul sejak lama tanpa ada kepastian jawaban.

“Astungkara, kita sepatutnya bersyukur, karena Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali dan Majelis Desa Adat Provinsi Bali, sebagai lembaga yang berwenang, secara bersama-sama telah mengeluarkan Keputusan yang sangat penting bagi kehidupan Krama Bali,” ungkapnya.

Baca juga :  Satpol PP Usir Warga Main Golf di Lapangan Lumintang

Menurut Koster, sikap ini lantaran ajaran Sampradaya Non-Dresta Bali di Bali telah menimbulkan kerisauan, kekhawatiran, dan gangguan terhadap tatanan kehidupan beragama Hindu di Bali sesuai dengan adat-istiadat, tradisi, seni, budaya, dan kearifan lokal Bali yang merupakan fundamental kehidupan Krama Bali.

“Tatanan kehidupan inilah yang sesungguhnya merupakan jati diri asli Krama Bali (Genuine Bali). Kekayaan dan keunikan adat-istiadat, tradisi, seni, budaya, dan kearifan lokal Bali yang menyatu menjadi tatanan kehidupan beragama Hindu di Bali inilah yang menjadi kekuatan aura/taksu Pulau Bali,” ungkap Koster.

Baca juga :  Beraksi di Denpasar, Residivis Kirim Motor ke Dompu

Keputusan bersama ini, kata Koster, merupakan pengejawantahan Visi Pembangunan Daerah Bali yaitu Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru.

Maka dia meminta kepada Krama Bali agar menerima, mentaati, dan melaksanakan Keputusan Bersama tersebut dengan tertib, disiplin, dan penuh tanggung jawab sebagai upaya kita bersama untuk menjaga eksistensi dan keberlanjutan tatanan kehidupan Krama Hindu di Bali.

Baca juga :  Ogoh-ogoh Hilang, Warga Batannyuh Lapor Polisi

“Jangan sampai terbawa arus nilai-nilai luar yang berpotensi merusak tatanan kehidupan adat-istiadat, tradisi, seni, budaya, dan kearifan lokal Bali,” bebernya. Dia juga meminta Desa Adat agar bersinergi dengan pihak terkait untuk mengawal, mengamankan, dan melaksanakan Keputusan Bersama tersebut.

Sekaligus mengajak semua pihak agar bersatu padu dan solid bergerak dengan penuh semangat guna menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan dinamika perkembangan zaman secara lokal, nasional, dan global yang berdampak terhadap masa depan tatanan kehidupan Krama Bali dalam memasuki Bali Era Baru. (106)

Tinggalkan Komentar

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini