Gubernur Usulkan Pemuka Agama Terdaftar BP Jamsostek

Picsart 12 21 10.02.48
TERIMA DJSN - Gubernur Bali, Wayan Koster saat menerima Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) di Rumah Jabatan Jaya Sabha, Denpasar, Senin (21/12/2020).

Sumerta Klod, DENPOST.id

Gubernur Bali, Wayan Koster mengusulkan agar sulinggih dan pemangku di masing – masing desa adat di Bali, mendapatkan tanggungan BPJS Ketenagakerjaan oleh negara. Itu, terungkap dalam pertemuan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) bersama Gubenur Bali, Senin (21/12/2020) di Rumah Jabatan Jaya Sabha, Denpasar.

Pertemuan itu, serangkaian monitoring dan evaluasi penyelenggaraan jaminan sosial di masa kedaruratan bencana nonalam pandemi Covid-19. “Tak hanya sulinggih atau pemangku, bisa juga pemuka agama yang lain agar mereka mendapat perhatian juga dari pemerintah,” ujar Koster, saat menerima DJSN.

Kata dia, jaminan sosial ini sudah sesuai dengan visi Pemprov Bali, yakni Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Meski telah berjalan dengan baik, ada beberapa hal yang perlu dievaluasi terkait cakupannya layanan rujukan yang saat ini bertingkat dan batasan-batasan dengan kriteria mana yang menjadi tanggungjawab pusat dan daerah. “Sepertinya harus direvisi sistem rujukannya yang diterapkan saat ini. Karena kurang relevan. Pasien membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mendapatkan pertolongan, mereka harus mencari rumah sakit yang lebih jauh karena harus mengikuti sistem jenjangnya, padahal di dekat rumah ada rumah sakit,” imbuhnya.

Gubernur juga memberikan masukan terkait dengan data terpadu pekerja yang dimiliki BPJS Ketenagakerjaan. Terlebih di masa pandemi Covid-19 saat ini, data terpadu pekerja sangat dibutuhkan sebagai data penerima bantuan oleh pemerintah. “Data terpadu ini sangat diperlukan oleh pemerintah dalam memberikan bantuan menghadapi pandemi. Data ini harus saling terkait satu sama lain. Jangan sampai ada yang tidak mendapat bantuan atau pertanggungan,” ujarnya.

Baca juga :  Pembina Koperasi Terbaik, Gubernur Koster Terima Penghargaan

Sementara Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional Republik Indonesia, Mickael Bobby Hoelman mengapresiasi atas berbagai kebijakan dan langkah yang diambil Pemerintah Provinsi Bali selama ini, di bidang sosial dan tenaga kerja. Selain itu, dia juga mengapresiasi atas capaian program jaminan sosial di Provinsi Bali, terutama dalam melindungi pekerja rentan sektor informal di masa pandemi Covid-19.

Jumlah kepesertaan PBPU mencapai 8,44 persen yang melebihi rata-rata nasional 3,05 persen. Penerimaan iurannya pun mencapai 130 persen atau Rp7,1 miliar dari target penerimaan iuran sebesar Rp5,5 miliar.

Baca juga :  Diduga Langgar Kode Etik, Tiga Hakim Dilaporkan ke KY Badan Pengawas MA

Terkait data terpadu, Dirut BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto menyebutkan pihaknya memiliki data yang valid, sehingga siap bersinergi bersama pemerintah dalam penyaluran bantuan sosial.

Deputi Dirut BP Jamsostek Bali, Nusa Tenggara dan Papua, Deny Yusyulian mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Bali. Kata dia, capaian kepesertaan di Bali yang mampu melampaui nasional, tidak lepas dari capai yang lahir dari sinergi bersama pemerintah daerah. (106)

Baca juga :  Covid-19 di Jembrana, Dua Pasien Meninggal Dunia

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini