Empat Tahun, 746 Anak Berhadapan Dengan Hukum

0
6
Empat Tahun, 746 Anak Berhadapan Dengan Hukum
Komisioner Bidang Anak yang Berhadapan Dengan Hukum, Luh Gede Yastini, S.H.

Renon, DENPOST.id

Kasus pembunuhan teller bank yang terjadi di pengujung tahun 2020 merupakan satu dari ratusan kasus yang melibatkan anak di bawah umur. Bahkan, berdasarkan data Komisi Penyelenggara Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Bali, selama kurun waktu empat tahun, tepatnya sejak tahun 2017 hingga 2020, terdapat 746 anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai korban maupun yang melakukan tindak pidana atau anak yang berkonflik dengan hukum. Dari jumlah itu, 400 anak atau 52 % adalah anak berkonflik dengan hukum dan 346 atau 48% adalah anak sebagai korban.

Komisioner Bidang Anak yang Berhadapan Dengan Hukum, Luh Gede Yastini, S.H., Senin (4/1/2021) mengatakan, anak yang berkonflik dengan hukum paling banyak melakukan tindak pidana pencurian, termasuk pencurian dengan kekerasan seperti begal. Sementara untuk anak sebagai korban paling banyak dalam kasus kekerasan seksual dan pembuangan bayi.

Baca juga :  Bali Era Baru, Donor Darah Makin Bergairah

“Dari sisi pengawasan, KPPAD Bali di tahun 2020  menemukan beberapa kasus anak yang berhadapan dengan hukum terutama anak korban tindak pidana kekerasan seksual yakni pencabulan. Masih ada beberapa yang belum terselesaikan dan terhambat dalam proses hukumnya,” ungkapnya.

Dikatakan Yastini, dalam penyampaikan kasus kekerasan seksual terhadap anak, hasil visum terkadang dibuka di ruang publik. Padahal, lanjutnya, hal tersebut akan sangat mempengaruhi psikologi anak dan keluarga. “Kepada aparat penegak hukum kami berharap agar hasil visum tidak dibuka di ruang publik dan sebaiknya hanya di ruang sidang pengadilan. Selain itu, biaya visum juga masih dibebankan kepada korban. Hal-hal seperti ini menjadi bagian yang perlu kami sikapi dan bagian advokasi KPPAD Bali di tahun 2020. Kami juga berharap perhatian dari pemerintah kabupaten/kota sehingga tidak sampai membebankan biaya visum kepada anak serta keluarganya,” ucapnya.

Baca juga :  Pantau Posko Gotong-royong, Suiasa Tekankan Ini

Lebih lanjut Yastini memaparkan, untuk anak yang berkonflik dengan hukum (anak yang melakukan tindak pidana), KPPAD Bali mengawasi agar dalam proses hukum anak berjalan sesuai dengan Undang Undang Perlindungan Anak dan Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. “Beberapa temuan pelanggaran terhadap Undang Undang untuk anak yang berkonflik dengan hukum adalah masih adanya temuan publikasi identitas anak yang dilakukan. Terkait hal ini, baik aparat maupun media kami harap agar tetap menjaga kerahasiaan identitas anak,” pungkasnya.  (111)

Baca juga :  Optimalkan Sosialisasi Pilkada 2020, Babinsa dan Babinkamtibmas Diberikan Ini

Tinggalkan Komentar

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini