Masuk Daftar Tetap PSBB, Denpasar Tunggu Surat Resmi Pusat

0
5
Picsart 01 06 07.34.05
Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Denpasar, I Dewa Gede Rai.

Denpasar, DENPOST.id

Pemerintah Pusat mengumumkan penetapan beberapa wilayah di Indonesia, masuk dalam daftar Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada, 11 sampai 25 Januari 2021, karena tren kasus positif Covid-19 meningkat. Dari beberapa wilayah salah satunya yang masuk dalam daftar itu, yakni Bali khususnya Kota Denpasar dan Kabupaten Badung.

Menanggapi masuknya Kota Denpasar dalam daftar PSBB yang diumumkan Pemerintah Pusat, Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Denpasar, I Dewa Gede Rai, Rabu (6/1/2021) mengakui Pemerintah Pusat mengumumkan penetapan Kota Denpasar masuk dalam daftar PSBB pada, 11 sampai 25 Januari 2021, karena adanya tren kasus positif Covid-19 yang meningkat. “Kota Denpasar dimasukkan dalam daftar penetapan PSBB itu, mungkin karena kasus Covid-19 di Kota Denpasar belakangan meningkat dua Minggu ini. Dan tren ini mungkin dijadikan penilaian oleh Pemerintah Pusat,” kata Dewa Rai.

Baca juga :  Tujuh Palinggih Pura Dalem Terbakar, Kerugian Ditaksir Rp 1 M

Dikatakan Dewa Rai, bebrapa poin dalam penetapan PSBB yang diumumkan untuk Kota Denpasar itu, setidaknya telah dilakukan Pemerintah Kota Denpasar. Seperti pengaturan pegawai yang bekerja 25 persen dan Denpasar telah menerapkan hal itu, dari 4 Januari 2021. “Pegawai yang bekerja di Denpasar telah diputuskan sebanyak 25 persen dan hal ini sudah kami lakukan. Selain pegawai, Pemerintah Kota Denpasar juga telah melakukan penutupan fasilitas publik,” ujarnya.

Baca juga :  BTB Usulkan Bali Punya Alat Pemeriksaan Swab

Bahkan lanjut Dewa Rai, Kota Denpasar juga telah melakukan sistem pembelajaran sekolah menggunakan dalam jaringan (Daring) untuk para siswa. “Pembatasan kegiatan ibadah sudah juga kami lakukan dengan pedoman surat dari MDA dan PHDI untuk pembatasan kegiatan agama dan adat maksimal 50 persen dari kapasitas. Dan pembatasan kegiatan agama dan adat pun sudah berlaku dan diterapkan di masyarakat yang ada di Kota Denpasar,” ucapnya.

Baca juga :  Amankan Wilayah Desa Adat, Pecalang Denpasar Tak Digaji

Namun dari pembatasan itu, untuk pembatasan operasional mal dan swalayan di Denpasar sampai pukul 19.00 Wita, saat ini masih beroperasi sampai pukul 21.00 Wita. “Intinya kami akan menunggu surat resmi dari Pemerintah Pusat dan akan dirapatkan dengan satgas dan instansi terkait lainnya, serta sosialisasi dulu ke masyarakat. Apalagi sebagian yang menjadi materi dan ketentuan PSBB dari Pemerintah Pusat itu, sudah dilakukan Pemerintah Kota Denpasar,” tandasnya. (112)

Tinggalkan Komentar

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini