Pemberlakuan PSBB di Denpasar, Operasional Swalayan Dibatasi Pukul 20.00 Wita

0
7
Picsart 01 07 06.44.22
RAPAT PSBB - Pemkot Denpasar saat mengadakan rapat yang dipimpin Pj. Sekda Kota Denpasar, I Made Toya dan dihadiri Wakapolresta Denpasar, AKBP I Wayan Jiartana dan OPD Pemkot Denpasar terkait instruksi Mendagri soal PSBB di Kantor Walikota Denpasar, Kamis (7/1/2021).

Dauh Puri, DENPOST.id

Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Surat Edaran (SE) Gubernur Bali Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali, ditindaklanjuti Pemkot Denpasar.

Karenanya, Pemkot Denpasar mengadakan rapat yang dipimpin Pj. Sekda Kota Denpasar, I Made Toya dan dihadiri Wakapolresta Denpasar, AKBP I Wayan Jiartana dan OPD terkait Pemkot Denpasar di Kantor Walikota Denpasar, Kamis (7/1/2021).

Made Toya didampingi Jubir Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Denpasar, Dewa Gede Rai mengatakan rapat ini untuk menindaklanjuti instruksi Mendagri terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang akan berlaku mulai, 11 sampai 25 Januari 2021.

Baca juga :  Tiga Pembobol ATM Diciduk, Seorang WN Aljazair Buron

Menurut Toya, dengan memperhatikan instruksi Mendagri ini, sebenarnya beberapa hal dalam PSBB telah dilaksanakan Pemkot Denpasar dengan Perwali Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM). Seperti membatasi tempat kerja, dengan menerapkan Work From Home (WFH), pelaksanaan belajar secara daring, pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan juga telah dilaksanakan di Kota Denpasar melalui Perwali No. 48 Tahun 2020. “Dalam rapat ini, kita kembali melakukan koordinasi dan komunikasi dalam penerapan di lapangan yang tentunya melibatkan Satgas Covid-19 dari lingkungan desa/kelurahan dan kecamatan, serta keterlibatan aparat keamanan dari kepolisian dan TNI,” ujar Toya.

Baca juga :  Pengontrak Tanah Serahkan Bukti ke Penyidik Polresta

Pihaknya siap menindaklanjuti instruksi Mendagri, di antaranya membatasi tempat/kerja perkantoran dengan menerapkan WFH (bekerja di rumah) sebesar 75 persen dan WFO (bekerja di kantor) 25 persen, dengan memberlakukan protokol kesehatan (Prokes) lebih ketat. Selain itu juga melaksanakan belajar mengajar secara daring atau online, restoran atau kuliner sebesar 25 persen, dengan memberlakukan prokes lebih ketat dan layanan makanan dan minuman melalui pesan – antar atau dibawa pulang.

Sementara untuk pembatasan waktu operasional untuk Pusat perbelanjaan atau mall sampai dengan pukul 20.00 Wita dengan prokes lebih ketat. “Pada instruksi Mendagri diatur pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan atau mall sampai dengan pukul 19.00 Wib, karena waktu kewilayahan untuk Provinsi Bali kita berlakukan pembatasan jam operasional hingga pukul 20.00 Wita,” uxap Toya.

Baca juga :  Gubernur Bali:Laksanakan dengan Tertib Pencegahan Virus Corona

Ditambahkan Toya, dalam konsistensi meningkatkan pengendalian penyebaran pandemi Covid-19 yang secara berkelanjutan mengoptimalkan kembali Posko Satgas Covid-19 Gotong Royong dari desa/kelurahan hingga kecamatan. Hal ini untuk mencegah dan menghindari kerumunan, baik dengan cara persuasif kepada semua pihak maupun melalui cara penegakan hukum dengan melibatkan aparat keamanan, yakni Satpol PP, kepolisian dan TNI. “Upaya pencegahan penyebaran virus corona terus dilakukan evaluasi bersama setiap Minggu di Kota Denpasar, yang tentunya tetap melihat peta perkembangan kasus yang sampai saat ini masih fluktuaktif,” tandasnya. (112)

Tinggalkan Komentar

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini