Cegah Perpindahan Kerumunan, Tiga Kabupaten Penyangga Diminta Waspada

0
5
Picsart 01 10 09.55.09
EDUKASI - Satpol PP, bersama unsur Satgas Penanganan Covid-19 saat melakukan edukasi dan sosialisasi berkaitan PPKM, Sabtu (9/1/2021) malam.

Sumerta Klod, DENPOST.id

Setelah melalui masa sosialisasi selama dua hari sebelumnya, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) resmi diberlakukan pada Senin (11/1/2021). Regulasi itu berlaku di lima daerah. Kota Denpasar dan Kabupaten Badung sebagai daerah utama, sedangkan Kabupaten Tabanan, Gianyar dan Klungkung berstatus penyangga.

Demikian dijelaskan Kepala Satpol PP Provinsi Bali, Dewa Rai Darmadi, saat diwawancarai Minggu (10/1/2021). Terkait status penyangga, dia menjelaskan bahwa di tiga daerah selain Denpasar dan Badung, PPKM tidak dilakukan secara penuh. Namun dilakukan peningkatan pengawasan terhadap perpindahan kerumunan dari Kota Denpasar dan Kabupaten Badung.
“Sesuai kesepakatan bersama dalam menekan penularan Covid-19, kami sudah sampaikan agar daerah penyangga waspada dan mengantisipasi perpindahan kerumunan di objek-objek yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Sebab bisa saja ketika dibatasi di Denpasar dan Badung, ke Ubud misalnya perpindahannya. Kalau tidak dicegah, itu sama saja bohong,” terangnya.

Baca juga :  Mau Dites Cepat, Pasien RSUD Sanjiwani Kabur

Mengenai PPKM di Denpasar dan Badung, dia menerangkan regulasi itu telah diatur dalam Perwali Denpasar dan Perbup Badung. Salah satunya, melalui rapat terbatas antara Gubernur Bali dan Bupati/ Walikota, disepakati bahwa jam tutup tempat usaha dibatasi hingga pukul 21.00 wita yang diperoleh dari hasil negoisasi Pemprov Bali kepada Pemerintah Pusat.

Untuk diketahui, Instruksi Mendagri RI terkait PPKM mengatur jam tutup usaha dibatasi pukul 19.00 WIB, dan berlaku sejak 11 Januari hingga 25 Januari. Darmadi menambahkan, pihaknya telah melakukan sosialisasi yang berlangsung sejak 9 Januari dan 10 Januari. Selama sosialisasi, pihaknya menemukan beberapa tempat usaha dan warga yang melanggar.

Baca juga :  Jaya Negara Lepas "Road Show" Forum Peduli AIDS Bali

“Pelaku usaha dan masyarakat tahu adanya pembatasan jam malam. Namun mereka belum paham perannya untuk melakukan pembatasan kerumunan. Baik pengusaha maupun pengunjungnya,” imbuh Darmadi.

Dia menekankan, setelah regulasi ini resmi ditetapkan, maka petugas akan menerapkan sanksi kepada pelanggar sesuai dengan Peraturan Gubenur Nomor 46 tahun 2020. Pelanggar perorangan dikenakan denda administrasi senilai Rp 100.000 dan tempat usaha yang melanggar dikenakan Rp 1.000.000. “Setelah berlaku, jangan ada yang coba-coba melanggar,” tegasnya. (106)

Baca juga :  Wagub Yakin Pariwisata Bangkit Begitu Kembali Dibuka

Tinggalkan Komentar

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini