Termohon Belum Hadir, Sidang Kasus Praperadilkan di PN Denpasar Ditunda

0
8
Termohon Belum Hadir, Sidang Kasus Praperadilkan di PN Denpasar Ditunda
BERI PENJELASAN - Humas PN Denpasar, I Made Pasek saat memberi penjelasan mengenai tertundanya sidang pertama praperadilan perkara Nomor 1/pid.pra/2021/PN.Dps.

Denpasar, DenPost
Sidang praperadilankan yang diajukan anak polisi, Anak Agung Gede Mahendra, terhadap anggota Polresta Denpasar, Senin (18/1/2021), di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, ditunda. Sebagai termohon, anggota Polresta Denpasar, belum dapat hadir sidang di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar.

Majelis hakim tunggal, I Wayan Sukra Dana, menunda sidang lantaran pihak termohon belum dapat memenuhi panggilan PN Denpasar. Sedangkan Humas PN Denpasar, I Made Pasek, saat dimintai konfirmasi mengatakan sidang pertama praperadilan perkara Nomor 1/pid.pra/2021/PN.Dps ini, rencananya dilanjutkan pada Senin (25/1/2021). “Berdasarkan keterangan hakim yang menunda sidang, hal ini dilakukan karena pihak termohon tidak hadir dalam sidang dan minta hadir pekan depan,” tegas Made Pasek, kepada wartawan.

Mengenai alasan pihak termohon yang tidak dapat memenuhi panggilan PN Denpasar, Pasek menerangkan tidak tahu pasti. “Pihak pemohon (AA Gede Mahendra) sempat hadir di PN didampingi kuasanya. Tapi untuk alasan termohon (Polresta Denpasar) yang tidak hadir, saya kurang tahu,” beber Made Pasek.
Dia juga menerangkan bahwa dalam sidang praperadilan nanti yang dibahas bukanlah pokok perkara, namun prosedural yang dilakukan oleh polisi yang dilaporkan.

Baca juga :  Soal Jembatan Selat Bali, Begini Reaksi PHDI

Sebelumnya kuasa hukum pemohon, I Wayan Adimawan, S.H., M.H., melayangkan gugatan praperadilan ke PN Denpasar pada 11 Januari 2021. Hal itu mengenai dugaan pelanggaran prosedur penangkapan, penggeledahan dan penyitaan barang bukti yang dilakukan Polresta Denpasar di Vila Kayu Mas, Kuta Utara, pada 18 Desember 2020. “Kami menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan termohon berkaitan pemeriksaan, penyidikan dan penetapan penyitaan barang atas diri pemohon oleh termohon, karena bertentangan dengan aturan hukum,” kata Adimawan, sesuai kutipan surat permohonan praperadilan.

Baca juga :  Lagi, 1 Pasien Covid-19 Meninggal di Denpasar

Dia juga minta termohon agar menghentikan penyidikan berdasarkan Pasal 75 Ayat (1, 2, dan 3) jo Pasal 76 Ayat 1 dan 2 KUHP. “Kami minta pemulihan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat, serta martabatnya,” tandas Adimawan. (yad)

Tinggalkan Komentar

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini