PPKM, Badung Perluas Penegakan Prokes Hingga WNA

0
7
Picsart 01 24 05.34.25
Wakil Bupati Badung, Ketut Suiasa.

Mangupura, DENPOST.id

Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kabupaten Badung kembali diperpanjang dari, 26 januari saampai 8 Februari 2021. Sejumlah strategi dipersiapkan Pemerintah Kabupaten Badung untuk menekan perkembangan Covid-19.

Wakil Bupati Badung, Ketut Suiasa, Minggu (24/1/2021) mengungkapkan kesiapan Badung dengan pelaksanaan PPKM tahap kedua ini, pihaknya sudah mengefektifkan dan konsisten dalam penerapan dan pelanggaran protokol kesehatan (Prokes) akan diusulkan masuk dalam penegakan hukum. “Dalam PPKM tahap pertama ini kita sudah memperluas jangkauan penegakan prokes kepada warga negara asing. Jujur saja kita belum bisa secara frontal melakukan penegakan hukum kepada warga negara asing, karena itu menyangkut kewarganegaraan orang lain. Kita tidak bisa gegabah meskipun di sini wilayah hukum kita. Namun, kita perlu komunikasikan dan koordinasikan dengan konsulat mereka yang ada disini,” ujar Suiasa.

Baca juga :  Bangkai Babi Rambah Hutan Bakau di Kuta Selatan

Lebih lanjut Suiasa mengatakan tim Pemkab Badung sudah turun ke lokasi ada kerumunan warga negara asing dan warga lokal untuk melakuan penegakan prokes. “Kita sudah juga melakukan tes dan tracing kepada WNA yang ada di wilayah Badung dan dominan ada di wilayah Kuta Utara. Sebanyak 5.000 WNA masih ada di Kuta Utara. Hal ini juga mengurangi stigma pemerintah membeda-bedakan perlakukan prokes WNA dengan warga kita sendiri,” ujarnya.

Baca juga :  Seorang ASN Badung Bagikan 50 Paket Sembako di Petang

Ditanya mengenai anggaran penanggulangan Covid-19 di tahun 2021, mantan Wakil Ketua DPRD Badung ini mengatakan pemerintah tetap akan menggunakan anggaran dana tak terduga. “Dari rapat yang sudah dilakukan kemarin, kita akan meminta tanggapan dari pemerintah pusat terkait akan kembali melakukan refocusing anggaran. Dari APBD 2021 kita, kalau tidak salah rancang dana tidak terduga sebesar Rp49 miliar dan dana tersebut sebelumnya kita sudah pergunakan dalam pemberian bantuan sosial tunai (BST) dalam kegiatan PPKM tahap pertama senilai Rp26 miliar. Kita juga membutuhkan support untuk kesehatan, sehingga jika digunakan untuk BTS tahap kedua harus ada refocusing aggaran lagi,” ucapnya.

Baca juga :  Tata Semua Pantai di Badung, Pemkab Akan Lakukan Ini

Apakah akan ada BST kembali di tahap PPKM kedua? Suiasa menyatakan piahknya masih menunggu hasil rapat dari provinsi. “Niatan untuk pemberian BST tersebut ada, namun kita juga masih melihat hasil rapat dari provinsi. Kita harus menyesuaikan program-proram dari provinsi juga,” tandasnya. (a/115)

Tinggalkan Komentar

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini