Soal PPKM, Pemkot Disebut Tak Antikritik

0
5
Soal PPKM, Pemkot Disebut Tak Antikritik
diskusi "Tanggap Covid-19" yang digelar Kelompok Media BaliPost pada Selasa (2/2/2021) di Warung 63, Jl. Veteran, Denpasar.

Dauh Puri, DENPOST.id

Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Denpasar menjadi bulan-bulanan warganet. Kebijakan ini dipandang konyol dan tak efektif. Pandangan serupa juga sempat dimediakan oleh sejumlah anggota DPRD Kota Denpasar. Pada intinya, praktik PPKM harus dievaluasi agar lebih efektif.

Terhadap kritik dan saran tersebut, Pemerintah Kota Denpasar dikatakan tak antikritik. Kesimpulan itu berdasarkan penjelaskan Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Kota Denpasar, Dewa Gede Rai, dalam diskusi “Tanggap Covid-19” yang digelar Kelompok Media BaliPost pada Selasa (2/2/2021) di Warung 63, Jl. Veteran, Denpasar.

Baca juga :  Datangi RKB PLN Bali, Ini Pesan Staf Khusus BUMN

“PPKM memang banyak dikritik. Tapi ini tidak terjadi di Denpasar saja. Juga di daerah lain. Berbagai pola telah dilakukan, di Denpasar kami memang wajib melakukan evaluasi,” ujarnya, didampingi Kasatpol PP Kota Denpasar, Dewa Anom Sayoga dan Ketua Forum Perbekel/ Lurah se-Denpasar, Gede Wijaya Saputra.

Evaluasi, kata dia, sejatinya telah rutin dilakukan. Setiap Minggu anggota satgas rapat bersama Walikota untuk mengevaluasi kebijakan, salah satunya PPKM. Juga dilakukan pemetaan sebaran Covid-19. “Daerah mana yang kasusnya naik. Maka itu yang akan kami ‘keroyok’ (penelusuran ditingkatkan),” ungkap Dewa Rai.

Baca juga :  Begini Suasana Sidang Teleconference di PN Bangli

Mengenai positif Covid-19 di Denpasar yang terus naik, secara tidak langsung dia menilai kondisi itu wajar. Pertama, itu karena Denpasar merupakan pusat mobilitas masyarakat. Semua aktivitas vital, seperti pemerintahan dan ekonomi terjadi di Denpasar. Maka menurutnya positif Covid-19 sangat potensial.

PPKM dilakukan juga untuk menekan keterisian ruang isolasi dan ICU di Kota Denpasar yang kini tengah melebihi kapasitas ideal yang ditentukan WHO, yakni 70 persen. “Kami ingin menekan kasus positif. Jangan sampai rumah sakit penuh, sehingga pasien positif lainnya tidak dapat dirawat,” terangnya.

Baca juga :  Ibu Rumah Tangga Nekat Bobol Warung di Padangsambian

Kasatpol PP Kota Denpasar, Dewa Anom Sayoga menambahkan, PPKM sejatinya bertujuan untuk melindungi masyarakat. Pembatasan yang dilakukan melalui PPKM itu menekan kegiatan masyarakat yang tidak mendesak. Dia menyadari respons masyarakat terhadap PPKM ini beragam.

“Pada awalnya ada perlawanan (dari pengusaha). Tapi tetap kami lakukan edukasi dan penindakan. Salah satunya di salah satu tempat usaha di Jl. Ayani Utara karena ada kerumunan,” tuturnya. Namun dia mengakui bahwa tak jarang pihaknya mendapat makian dari warga yang tak setuju dengan PPKM. (106)

Tinggalkan Komentar

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini