Pasar Sukawati Jadi Media Penerapan Regulasi Gubernur

0
6
Pasar Sukawati Jadi Media Penerapan Regulasi Gubernur
RESMIKAN PASAR – Gubernur Wayan Koster saat meresmikan Pasar Seni Sukawati, Gianyar.

Gianyar, DENPOST.id

Pembangunan blok A dan blok B Pasar Seni Sukawati tuntas. Bangunan itu telah diserahterimakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan RI kepada Pemerintah Kabupaten Gianyar, Rabu (10/2/2021). Sementara peresmian gedung dipimpin Gubernur Bali, Wayan Koster.

Dalam tatanan niskala, resminya gedung ini ditandai upacara Mendem Pedagingan pada Karya Tawur Balik Sumpah dan Memungkah yang meliputi Rsi Gana, Melaspas, dan Ngenteg Linggih di Pura Melanting Pasar Sukawati. “Perjuangan untuk mewujudkan Pasar Seni Sukawati yang baru ini tidak mudah di masa pandemi Covid-19, karena pasar ini merupakan penunjang perekonomian masyarakat,” kata Koster.

Baca juga :  Terkait Prokes, Anggota Polri Mesti Jadi Contoh

Dia menyebutkan pasar seni ini bukan saja penggerak ekonomi lokal Bali, juga menjadi media penerapan regulasi Gubernur terkait implementasi penguatan budaya Bali. Salah satunya bangunan dengan arsitektur Bali dan pemasangan aksara Bali di bagian atas nama pasar.

Koster juga mengajak Bupati Gianyar dan seluruh pedagang agar mengenakan busana adat Bali setiap hari, selama berjualan. “Kemudian, produk yang dijual saya minta memprioritaskan produk lokal yang berasal dari Industri Kecil Menengah (IKM) asli Gianyar,” sarannya.

Baca juga :  Pemalsu Akta Perceraian, Bupati Gianyar Intruksikan Ini

Hal ini menurutnya bertujuan agar adanya keselarasan antara pedagang, produk yang dijual dengan konsep nama Pasar Seni Sukawati Gianyar. Dengan begitu para perajin dan pedagang asli Gianyar mendapatkan tempat berjualan, guna meningkatkan perekonomian masyarakat Gianyar.

Koster juga menekankan agar harga jual produk disepakati, sehingga tidak terjadi tawar-menawar yang berujung perang harga. “Harganya harus ditentukan, diberi label harga di setiap produk, demi memberikan kepastian harga dan tetap menguntungkan para pedagang,” tegasnya.

Baca juga :  Program Bedah Warung Di Badung Belum Terealisasi

Sementara itu, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bali, I Nyoman Sutresna, mengingatkan pengelola setelah masa pemeliharaan selesai, agar dapat mengalokasikan anggaran untuk keberlangsungan pengelolaan aset.

Itu sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 28/PRT/M/2018 tentang pengelolaan BMN di Kementerian PUPR dan Keputusan Menteri PUPR Nomor 965/KPTS/M/2016 tentang pelimpahan Kewenangan dan Tanggung Jawab dalam Pengelolaan Barang Milik Negara pada Kementerian PUPR. (106)

Tinggalkan Komentar

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini