Gubernur Koster Perjuangkan Insentif Nakes Tahun 2020

0
6
Konsep Otomatis
RAKOR PPKM - Gubernur Bali Wayan Koster saat rakor Evaluasi PPKM mikro secara virtual di ruang video conferece (vicon) kediaman Gubernur Bali Jayasabha, Denpasar, Kamis (11/2) petang. (DenPost.id/ist)

Sumerta Klod, DenPost.id

Pembayaran insentif bagi tenaga kesehatan (nakes) tahun 2020 ternyata belum tuntas. Hal itu terungkap dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro berdasarkan Instruksi Mendagri No.03 Tahun 2021 secara virtual di ruang video conferece (vicon) kediaman Gubernur Bali Jayasabha, Denpasar, Kamis (11/2/2021) petang.

Mengikat banyaknya kasus covid-19, dan jumlah pasien yang masih dalam tahap penyembuhan yang harus ditangani, Gubernur Koster menyampaikan harapan agar pemerintah pusat segera mencairkan sisa insentif para nakes tahun lalu yang hingga belum dibayarkan. “Kepada bapak menteri, kami sampaikan bahwa pembayaran insentif para nakes tahun 2020 baru sampai Agustus, sehingga sisanya belum dibayar. Untuk itu kami berharap agar dibantu segera dicairkan, mengingat beban tugas dan tanggung jawab para nakes semakin meningkat terkait semakin bertambahnya kasus positif covid-19,” tegas Gubernur asal Desa Sembiran, Buleleng ini.

Baca juga :  Dir. Lantas Polda Bali Dimutasi

Dia juga menerangkan bahwa sejak diberlakukannya Instruksi Mendagri mulai Selasa (9/2/2021) dan berakhir pada 22 Februari 2021, penyebaran covid-19 di Bali masih dinamis di kisaran 300 kasus per hari. Sebaliknya, kondisi membaik terlihat dari sisi tingkat kesembuhan pasien yang terus meningkat mencapai 87,23 persen dari total kasus yang terjadi. Begitu pula persentase tingkat kematian yang bisa ditahan di bawah 10 orang.

Baca juga :  Rapid Test, Satu Sopir Travel Reaktif Covid-19

Sejalan dengan upaya pengendalian pandemi, Provinsi Bali telah menerapan PPKM berbasis mikro. Sesuai keputusan rapat bersama bupati/walikota di semua kabupaten/kota di Bali menerapkan PPKM berbasis desa atau kelurahan dengan berpedoman pada Instruksi Mendagri. “Semua desa di Bali menerapkan PPKM dengan tingkat treatment sesuai zonasi  yang ada.  Untuk zona merah ada 141 desa atau kelurahan, zona oranye 132 desa, zona kuning 110 desa, dan hijau 333 desa/kelurahan. Total di Bali ada 716 desa/kelurahan. Penekanan pada semua daerah zona merah lebih diperketat,” jelas Gubernur Koster.

Baca juga :  Bulan Bahasa Bali, 25 Generasi Muda “Ngreka Baligrafi”

Dia juga melapor bahwa tingkat pemanfaatan hunian RS rujukan rata-rata pada tingkat 70 persen, vaksinasi tahap dua bagi para nakes dilaksanakan pada 21 Februari mendatang. (wir)

Tinggalkan Komentar

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini