Kasus Tanah Pasar Umum Gianyar, Anggota Dewan Sarankan Ini

0
7
picsart 02 15 08.56.15
Anggota DPRD Gianyar, I Nyoman Alit Sutarya.

Gianyar, DENPOST.id

Di tengah sedang berjalannya pembangunan megaproyek Pasar Umum Gianyar di Kota Gianyar, Desa Adat Gianyar mengirimkan surat memohon perlindungan hukum kepada Kapolda Bali. Surat No. 06/DAG/II/2021 berkop Desa Adat Gianyar tertanggal 8 Februari 2021 itu dikirimkan, Senin (8/2/2021).

Surat ditandatangani Bendesa Adat Gianyar, Dewa Made Swardana bertindak untuk atas nama krama Desa Adat Gianyar menyampaikan permohonan  perlindungan hukum atas adanya permasalahan tanah pekarangan Desa Adat Gianyar yang diklaim dan diajukan permohonan sertifikat menjadi aset Pemkab Gianyar yang kini dijadikan Pasar Umum Gianyar.

Baca juga :  Dewan Gianyar Setujui Ranperda APBD TA 2021 Jadi Perda

Dalam surat ini, disampaikan lengkap kronologis permasalahan. Terhadap kisruhnya masalah Pasar Umum Gianyar, Anggota DPRD Gianyar, Nyoman Alit Sutarya alias Alit Rama angkat bicara, Senin (15/2/2021).

Lelaki asal Sengguan Kangin, Gianyar menanggapi surat Bendesa Adat Gianyar, Dewa Swardana yang melayangkan surat permohonan perlindungan terhadap Kapolda Bali itu dinilai salah kamar. “Surat Bendesa Adat Gianyar yang minta perlindungan hukum ke Kapolda Bali terkait salah kamar. Kalau ada fisik atau badan merasa terancam baru lapor minta perlindungan hukum,” kata Sutarya.

Baca juga :  Pelaku Wisata Sarankan "Swab Test" Ditanggung Pemerintah

Namun karena ini masalah klaim tanah dan itu, kasus perdata sebaiknya dibawa ke ranah hukum Pengadilan Negeri. “Secara logika hukum kalau laporan minta perlindungan hukum ke Polda Bali itu salah kamar, polisi itu melindungi warga kalau merasa ada intimidasi fisiknya. Subjeknya manusia, ada yang mengancam apa tidak, ada bukti apa tidak? Jika masalah hak harusnya gugatan perdata ke pengadilan,” ujar Sutarya.

Dikatakan Sutarya, kalau masalah hak-hak atau status tanah seyogyanya dibawa ke pengadilan melalui proses persidangan. Nantinya pengadilan akan memanggail para pihak yang relepansi dengan kasus itu. Alit Sutarya juga menyayangkan pernyataan Bendesa Adat Gianyar, katena kasus ini mencul saat jamannya Bupati Gianyar, I Made Mahayastra.

Baca juga :  Tak Gunakan Masker, Warga Dikenakan Denda

Menurut Sutarya, revitalisi artinya membangun di atas tanah. Revitalasasi bangunan tidak ada kaitannya dengan tanah hak warga. Sebab, masalah tanah warga sudah selesai tahun 1977 lalu. Saat terjadi pembangunan dan perluasan Pasar Umum Gianyar, di mana warga yang digusur mendapat tanah pengganti dan itu sudah tidak ada masalah. (116)

Tinggalkan Komentar

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini