SE 04/2021 Ditujukan Kepada Pimpinan, Tak Wajib Namun Imbauan

0
6
picsart 02 15 08.57.33
TEGASKAN REGULASI - Fraksi PDIP DPRD Provinsi Bali menegaskan regulasi Surat Edaran (SE) Gubernur Bali Nomor 04 Tahun 2021, ditujukan kepada pimpinan, saat jumpa media, Senin (15/2/2021) di Gedung DPD PDIP Provinsi Bali.

Sumerta Klod, DENPOST.id

Penerapan Surat Edaran (SE) Gubernur Bali Nomor 04 Tahun 2021, menjadi perbincangan di kalangan umum. Pandangan pro dan kontra pun muncul, termasuk opini yang menyebut SE itu wajib dan berlaku kepada seluruh masyarakat.

Terhadap fenomena itu, Fraksi PDIP DPRD Provinsi Bali angkat bicara. Melalui jumpa media, Senin (15/2/2021) di Gedung DPD PDIP Provinsi Bali, Dewa Made Mahayadnya selaku Ketua Fraksi PDIP menegaskan regulasi itu ditujukan kepada pemimpin. Meliputi pimpinan lembaga/unit kerja instansi vertikal yang ada di Provinsi Bali, pimpinan perguruan tinggi, bupati/walikota, Kepala Perangkat Daerah Provinsi Bali, direktur BUMN dan BUMD, pimpinan perusahaan swasta dan pimpinan organisasi atau lembaga kemasyarakatan se-Bali.

Baca juga :  Sehari, 20 Warga di Bali Terpapar Corona, Termasuk Seorang WNA

Dia juga menegaskan SE itu, bersifat imbauan. “Jadi tidak ada kewajiban atau mewajibkan,” tegasnya. Terhadap respon publik yang mengritik kebijakan itu, dia menilai itu sebagai kepedulian masyarakat kepada pemerintah. Dia mengakui, pihaknya kelemahan dalam memetakan dampak secara rinci dari diterbitkan SE tersebut. “Kami berterimakasih kepada masyarakat yang memberi kritik kepada kita, sehingga apa yang belum dilaksanakan kedepannya bisa dilaksanakan,” imbuhnya.

Sementara Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bali, AA Ngurah Adhi Ardhana yang turut hadir dalam jumpa media juga angkat bicara. Dia memandang kebijakan itu, dalam rangka menyelamatkan perekonomian Bali di tengah resesi. “Ekonominya harus kita putar sembari menjaga kesehatan. Jadi, saya lihat di media sosial muncul kalimat “kami tidak boleh berjualan. Tapi kami harus beli berbelanja, beli ini beli itu (termasuk endek)”. Tidak ada yang mengatakan keharusan,” terangnya.

Baca juga :  Waspada, Ini Gejala Stunting pada Anak

Menurut dia, SE 04/2021 merupakan motivasi agar ekonomi berputar. Hal itu juga tercermin dari kebijakan sebelumnya yang memberi ruang kreativitas kepada UMKM. “Tujuannya apa? Uang akan ada, likuiditas akan ada dan munculah daya beli. Pak Gubenur juga mendorong proyek infrastruktur agar tersalurkan ke Bali,” sambungnya. Pihaknya juga sempat mengusulkan agar dibuatkan marketplace untuk mempromosikan produk UMKM lokal.

Wakil Ketua Bidang Kehormatan DPD PDIP Provinsi Bali, Ketut Suryadi alias Boping menegaskan regulasi ini bukan memaksa rakyat umum mengenakan endek setiap Selasa. “Para kepala (pimpinan-red) ini jadi center point dilihat publik. Maka upaya Pak Gubernur adalah menjaga, merawat dan melestarikan endek ini harus dihargai. Istilah saya, merangsang para perajin untuk tetap berkreasi dan tidak boleh berhenti dalam situasi pandemi ini,” ujarnya.

Baca juga :  Distan Denpasar Kembangkan Nenas Madu Subang

Serangkaian penguatan ekonomi, PDIP juga telah memetakan bahwa di Bali terdapat 55 perajin kain endek yang aktif. Di Klungkung terdapat 14 perajin endek, Karangasem (delapan perajin endek), Gianyar (10 perajin endek), Badung (lima perajin emdek), Jembrana (10 perajin endek), Denpasar (lima perajin endek), Bangli (satu perajin endek) dan Buleleng (dua perajin endek). (106)

Tinggalkan Komentar

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini