Dewan Badung Terima Aspirasi Masyarakat Masalah Hasil Pilkel Angantaka

0
5
picsart 02 17 06.13.59
TERIMA ASPIRASI - Ketua DPRD Badung, Putu Parwata, saat menerima aspirasi masyarakat Desa Angantaka di Gedung DPRD Badung.

Mangupura, DENPOST.id

Meski sudah ada penetapan dari Pemerintah Kabupaten Badung terkait Pemilihan Perbekel (Pilkel) Angantaka, namun permasalahan gugatan proses pilkel belum berakhir. Pada, Rabu (17/2/2021) calon Perbekel Angantaka, I Nyoman Bagiana bersama sejumlah Kuasa Hukum kembali mendatangi DPRD Kabupaten Badung untuk melayangkan aspirasi.

Bahkan untuk mencari keadilan dan kebenaran terkait beda persepsi pencoblosan simetris ini, Bagiana melalui Kuasa Hukum Putu Nova Parwata melayangkan surat gugatan ke Pengadilan Negeri Denpasar dan rencananya akan dilaksanakan sidang perdana pada, 1 Maret 2021.

Ketua DPRD  Badung, Putu Parwata didampingi Wakil Ketua I, Wayan Suyasa; Wakil Ketua II, Made Sunarta, dan Ketua Komisi I DPRD Badung, Wayan Regep mengatakan salah satu calon perbekel telah melakukan haknya dalam mencari keadilan dan dirinya selaku DPRD Badung tidak mempunyai hak untuk intervensi terkait proses hukum ini. ”Kantor ini merupakan rumah rakyat dan siapapun yang berkeinginan menyampaikan aspirasi dan pengaduan kami selalu terbuka apalagi ini masalah desa. Ini adalah hak yang bersangkutan untuk menyampaikan aspirasinya,” ujar Parwata.

Baca juga :  Mabuk, Bule Tabrak Tiga Motor

Lebih lanjut dikatakan Parwata, apalagi dari penyampaian kuasa hukum calon ada kurang maksimalnya sosialisasi tata cara pemilihan perbekel ini oleh DPMD, sehingga terjadi pemahaman yang tidak akurat, sehingga ada suara tidak sah sebanyak 581 suara akibat pencoblosan simetris. “TPS satu dianggap sah, namun di TPS lain dianggap tidak sah. Hal inilah dianggap tidak berkeadilan oleh calon nomor urut 2 Pilkel Angantaka. Calon bersama tim kuasa hukumnya ingin menuntut transparan hal tersebut, karena satu norma perlakuannya berbeda. Dalam aturan Blbupati wajib melakukan mediasi dan kami mendorong masalah ini segera diselesaikan dengan norma yang ada,” terangnya.

Baca juga :  Terima Suntikan Vaksin Dosis Kedua, Giri Prasta: Tidak Terasa

Parwata yang juga Sekretaris DPC PDI Perjuangan Badung ini juga mengatakan sudah ditegaskan juga oleh kuasa hukum, perbuatan melawan hukum sudah disampaikan ke Pengadilan Negeri. Artinya ada protes yang harus ditindaklanjuti pemerintah. “Jika ada unsur pidana maka nanti ada proses lebih lanjut ke penyidik. Pimpinan Dewan akan mengawal demokrasi Badung, jangan sampai tercela oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab,” tegasnya.

Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Badung, Komang Budi Argawa dihubungi terpisah mengatakan terkait salah satu calon Perbekel di Desa Angantaka yang melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Denpasar, pihaknya selaku pemerintah menghormati hal tersebut, karena hal ini merupakan hak setiap warga negara. “Terkait gugatan di PN Denpasar, kami belum menerima gugatan tersebut secara resmi dari PN Denpasar, sehingga kami belum menyikapi gugatan itu. Selain itu, proses penyelenggaraan Pilkel di 34 desa tetap berlanjut karena sudah sesuai proses yang ada,” ujarnya. (115)

Baca juga :  Utamakan Layanan di Masa Pandemi, Bandara Ngurah Rai Dapat Ini

Tinggalkan Komentar

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini