Kisruh Pilkel Angantaka, Ini Rekomendasi Dewan Badung

0
3
Kisruh Pilkel Angantaka, Ini Rekomendasi Dewan Badung
PILKEL - Ketua DPRD Badung, Putu Parwata, saat melaksanakan rapat pembahasan masalah Pilkel Angantaka dengan pihak eksekutif di ruang pimpinan DPRD Badung.

Mangupura, DENPOST.id

Membahas sengketa masalah  Pemilihan Perbekel (Pilkel) Angantaka, Kamis (18/2/2021) Pimpinan DPRD Badung bersama Komisi I DPRD Badung melakukan rapat dengan pihak eksekutif. Dalam pembahasan yang dipimpin Ketua DPRD Badung, Putu Parwata tersebut diputuskan Dewan akan membuat rekomendasi agar masalah tersebut bisa diselesaikan secara musyawarah tanpa ada gugatan. Selain itu, masalah ini bisa selesai sebelum pelantikan dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2021.

Parwata mengatakan, antara panitia pemilihan serta dewan sudah menemukan persamaan persepsi terhadap penyelenggaraan Pilkel di Desa Angantaka. “Pertama kita sepakat semua norma yang diinginkan dalam Pilkel di Angantaka tersebut mengacu pada Perbup 30 tahun 2016. Semua ini kita mengedepankan musyawarah mufakat. Kalau pun ada celah hukum yang bisa dijalankan kita tidak masuk ke sana, tapi kita dorong adanya kesamaan persepsi antara pemerintah dengan dewan itu sama,” terangnya.

Baca juga :  Tercecer, Warga Kurang Mampu di Kuta Dibantu PMI

Mengingat Perbup itu produk pemerintah, lanjut Parwata, pihaknya selaku legislatif juga wajib ikut mengawasi aturan tersebut. “Setiap perselisihan atau sengketa itu harus diselesaikan secara musyawarah mufakat baik dari desa hingga tingkat bupati. Di tingkat bupati, bupati wajib memberikan ruang untuk gugatan 30 hari. Dan sebelum pelantikan kita harapkan masalah ini semua clear,” terangnya.

Untuk mendorong masalah ini segera selesai, pihaknya juga  akan membuat rekomendasi sehigga pemerintah nanti tidak bersengketa dengan rakyatnya. “Kalau bisa dengan musyawarah mufakat apa yang tidak cocok bisa diselesaikan, kalau masalah pembukaan kotak kita buka saja kotak suaranya sehingga jelas semuanya. Dengan begitu yang menggugat pasti akan mencabut gugatannya dan tidak perlu berperkara, cukup kita kedepankan dengan musyawarah mufakat,” katanya.

Baca juga :  KPU Badung Temukan 48 Ribu Data TMS Saat Coklit

Sementara Plh Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa yang hadir dalam rapat tersebut diwawancarai terpisah mengatakan, pihaknya menghormati apa yang direkomendasikan Dewan Badung terkait dengan Pilkel Angantaka. “Jadi, ada beberapa saran atau masukan yang mungkin menjadi rekomendasi ke kita dalam mengambil langkah-langkah strategis. Kita akan melakukan kajian bersama tim dari rekomendasi yang diberikan tersebut serta mempertimbangkan aspek yuridis rekomendasi yang diberikan DPRD Badung tersebut,” katanya.

Baca juga :  Akhirnya, Badung Pun "Rumahkan" Siswa

Di tempat terpisah, salah satu tokoh masyarakat Angantaka, I Ketut Wiranata, mengatakan, Pilkel Angantaka semestinya tidak dipermasalahkan lagi, karena ia melihat Pilkel tersebut sudah sesuai prosedur dan sudah diplenokan serta sudah ditandatangani saksi secara lengkap. “Kami selaku masyarakat memohon Bupati agar tidak menerima laporan secara sepihak. Apalagi ada aksi-aksi ke gedung DPRD, mengingat kondisi pandemi Covid-19 saat ini. Cari makan saja susah, jangan lagi ada persengketaan antarmasyarakat kita khususnya di Desa Angantaka,” sarannya. (115)

Tinggalkan Komentar

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini