Dewan Badung Minta Tunda Pelantikan Pilkel Jika Tak Mufakat

0
6
picsart 02 19 09.11.21
MASYARAKAT ANGANTAKA - Sejumlah tokoh masyarakat Desa Angantaka, saat menemui Plh. Bupati Badung, Wayan Adi Arnawa, terkait kisruh Pilkel Angantaka.

Mangupura, DENPOST.id

Surat rekomendasi DPRD Badung terkait kisruh Pemilihan Perbekel (Pilkel ) Angantaka, resmi dilayangkan ke pihak Eksekutif dan Panitia Pilkel Kabupaten Badung. Ada sejumlah poin yang yang direkomendasikan bahkan sampai kepada penundaan pelantikan Pilkel serentak yang rencananya dilaksanakan pada, 26 Februari 2021.

Ketua DPRD Badung, Putu Parwata didampingi Wakil Ketua I, I Wayan Suyasa; Wakil Ketua DPRD II, I Made Sunarta, dan Ketua Komisi I, I Wayan Regep, Jumat (19/2/2021) mengatakan ada enam rekomendasi yang dikeluarkan DPRD Badung mulai dari saran untuk melakukan musyawarah mufakat hingga penundaan pelantikan pilkel jika musyawarah mufakat tersebut, tidak mencapai kesepakatan. “Pemerintah Badung sebagai penanggungjawab pilkel melakukan dan mendorong pihak-pihak terkait terutama panitia pemilihan calon perbekel dan BPD untuk duduk bersama menyelesaikan masalah Pilkel Angantaka ini, secara musyawarah mufakat. Sebagaimana diatur dalam pasal 61 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Nomor 30 tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Perbekel, di mana bupati wajib melakukan musyawarah terhadap sengketa pemilihan perbekel,” ujarnya.

Baca juga :  Waspada, Gelombang Tinggi Capai 4 Meter Terjadi di Wilayah Ini

lebih lanjut dikatakan, pihaknya mendorong tranparansi norma hukum terkait pilkel, sehingga terjadi proses demokrasi yang berkeadilan dengan berpedoman pada peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2016. “Memberikan ruang kepada bupati selama 30 hari untuk menyelesikan perselisihan yang terjadi pada Pilkel Angantaka dengan mengedepankan musyawarah mufakat,” terangnya.

Pihaknya juga merekomendasi agar penyelenggara pilkel dan pihak penanggungjawab pilkel, yakni pemerintah dapat melakukan pembukaan kotak suara yang dianggap tidak sah sebanyak 581 suara di 8 TPS sebagi bentuk penghormatan terhadap proses demokrasi secara musyawarah mufakat dan berkeadilan. “Apabila belum terjadi musyawarah atau kesepakatan tidak tercapai, maka Dewan memohon agar pelantikan pilkel diseluruh Kabupaten Badung ditunda sambil menunggu keputusan pengadilan,” tegas Parwata.

Baca juga :  Ini Capaian Giri Prasta-Suiasa Selama Empat Tahun Pimpin Badung

Sementara di tempat terpisah, sejumlah warga Angantaka mendatangi Kantor Bupati Badung. Mereka diterima Plh. Bupati Badung, Wayan Adi Arnawa. Sejumlah Dalmas Polres Badung pun berjaga-jaga di depan loby Kantor Bupati Badung.

Tokoh masyarakat Angantaka, I Ketut Wiranata mengatakan kedatangannya bersama sejumlah warga Angantaka ke Puspem Badung untuk menyampaikan aspirasi, baik ke bupati maupun ke DPRD Badung. “Intinya pelaksanaan pilkel di Desa Angantaka sudah berjalan dengan baik, lancar, aman, jujur dan adil sesuai dengan aturan yang berlaku,” paparnya.(115)

Baca juga :  Siap Sambut "New Normal", Pengelola Uluwatu Lakukan Ini

Tinggalkan Komentar

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini