Semarapura, DENPOST.id
Program Pitra Bakti (Pelayanan Terintegrasi untuk Penerbitan Akta Kematian) yang digulirkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Klungkung sejak November 2020, disambut positif masyarakat. Buktinya, sepanjang Januari sampai Februari, sudah ada sekitar 200 warga yang melaporkan peristiwa kematian atau membuat akta kematian.
Namun disisi lain, Disdukcapil mulai khawatir kekurangan anggaran untuk program santunan kematian ini.
Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Klungkung, Komang Dharma Suyasa, ketika dikonfirmasi, Selasa (2/3/2021) tidak menampik sebelum program Pitra Bakti diluncurkan, dalam sehari kadang hanya ada dua laporan untuk mengurus akta kematian bahkan sering juga tidak ada. Kalaupun ada, itupun hanya yang memiliki kepentingan-kepentingan lain. Seperti untuk memutus iuran dan kepesertaan BPJS atau untuk urusan utang piutang di bank.
“Sebelum ada santunan, dulu rata-rata sebulan yang lapor kadang dua kadang tidak ada. Tergantung kepentingan masyarakat. Tapi dengan adanya program ini, karena ada santunan mereka merasa sangat membutuhkan apalagi di saat Covid-19, seperti sekarang ini,” ujarnya.
Seiring sosialisasi yang terus dilakukan oleh jajaran Disdukcapil, program Pitra Bakti kini mulai melekat di masyarakat. Tercatat pada priode Januari sampai Februari saja sudah ada sekitar 200 pengajuan akta kematian. Dengan tingginya jumlah tersebut, Dharma Suyasa mulai khawatir anggaran sebesar Rp500 juta yang disiapkan tahun ini akan kurang. Mengingat setiap adanya kematian, pihak ahli waris menerima santunan sebesar Rp1 juta.
Selain itu, pihaknya sering pula menerima masukkan dari masyarakat agar santunan ditingkatkan. Sehingga mencukupi untuk pelaksanaan prosesi pemakanan hingga upacara ngetelunin (upacara tiga hari pascakematian).
Sementara Sekda Klungkung, Gede Putu Winastra menanggapi terkait kekhawatiran Disdukcapil kekurangan anggaran, pihaknya meminta agar jajaran Disdukcapil segera membuat laporan khusus. Yang mana di dalamnya dipaparkan perbandingan angka kematian tahun 2021, dan tahun 2020 lalu, serta mengapa angka pada Januari sampai Februari bisa melonjak. Setelah itu barulah akan dibahas di Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). (119)
