Tak Kunjung Diberikan Kompensasi, Pemilik Tanah Mengadu ke DPRD Badung

0
11
picsart 03 04 05.44.45
TERIMA ASPIRASI - Wakil Ketua DPRD Badung, Wayan Suyasa, saat menerima aspirasi warga Banjar Desa, I Wayan Manis terkait kompensasi lahan yang belum diterima hingga saat ini.

Mangupura, DENPOST.id

Masalah tukar guling atau kompensasi lahan milik warga Desa Angantaka, Kecamatan Abiansemal yang digunakan membangun SD 1 Angantaka selama puluhan tahun, ternyata hingga saat ini belum juga tuntas. Terkait masalah ini, pemilik tanah pun mengadukan perihal tanahnya ini ke DPRD Badung.

Warga Banjar Desa, Desa Angantaka, I Wayan Manis secara langsung mendatangi Dewan Badung, Rabu (3/3/2021) untuk mempertanyakan keberadaan tanahnya yang dipakai SD 1 Angantaka. Tanah seluas 12 are tersebut, sudah dibangun sekolah sejak tahun 1966.

Dengan didampingi dua anaknya, Manis meminta Wakil Ketua I DPRD Badung, I Wayan Suyasa yang kebetulan menemuinya agar memperjuangkan tanah warisan leluhurnya ini diberikan kompensasi oleh pemerintah. Sejak dipakai sekolah dari tahun 1966, Manis tetap membayarkan pajak. Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPPT) bahkan masih atas namanya.

Baca juga :  Sebelum Tewas di Toilet, Bule Australia Dua Kali Jalani Injeksi Obat

Selain mengadukan langsung persoalan ini, Manis dan dua anaknya juga menyerahkan sejumlah salinan dokumen terkait kepemilikan tanah tersebut. Salah satunya adalah terkait ahli waris tanah. Kemudian ada surat keterangan dari Perbekel Angantaka. Dalam, surat Perbekel Angantaka tertanggal 29 Januari 2021, yang ditandangani oleh Penjabat Perbekel tersebut juga secara tegas menerangkan bahwa tanah yang berlokasi di Banjar Desa, Desa Angantaka yang dipakai SD 1 Angantaka sejak tahun 1966 sampai sekarang belum mendapat pengganti atau penukar dan memang benar masih terkait kepemilikan atas nama pipil yang ahli warisnya adalah Wayan Manis.

Baca juga :  Anom Gumanti Ajak Warga Mandiri Perangi Covid-19

Sementara Suyasa yang ditemui, Kamis (4/3/2021) mengaku prihatin ada permasalahan tanah untuk SD 1 Angantaka dari tahun 1966 sampai sekarang belum tuntas. “Si pemilik tanah datang ke sini mengadukan persoalan tanahnya dari tahun 1966 dipakai sekolah SD 1 Angantaka, tapi sampai hari ini belum dapat ganti rugi dari pemerintah,” ujarnya.

Sebagai wakil rakyat, pihaknya memandang perlu agar pemerintah secepatnya menyelesaikan persoalan penggunaan tanah ini. Sebab, bagaimana pun juga tanah yang dipakai sekolah tersebut adalah atas hak milik pribadi masyarakat yang sampai saat ini masih dibayarkan pajak. “SPPT masih atas nama pemilik. Dan si pemilik berharap ada pengertian dari pemerintah. Semestinya ini cepat diselesaikan, baik diberi ganti rugi ataupun kompensasi dibeli,” kata Suyasa.

Baca juga :  Nekat Gelar Tajen, Penyelenggara Diamankan

Pihaknya pun mendorong pemerintah dalam hal ini Pemkab Badung tidak menunda-nunda permasalahan tanah dengan masyarakat. “Pemerintah harus menindaklanjuti hal ini. Apalagi ini tanah pribadi dan sudah dipakai oleh pemerintah sejak lama,” tegasnya.

Sementara Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) Setda Badung, Dewa Sudirawan dikonfirmasi terpisah membenarkan pihaknya telah menerima surat dokumen terkait kepemilikan tanah tersebut. Namun, pihaknya mengaku belum mempelajari lebih lanjut. “Iya, sudah kami terima. Tapi kami belum cek isi pastinya. Tentu akan kami pelajari dulu,” katanya singkat. (115)

Tinggalkan Komentar

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini