Soal Pencabutan Lampiran Investasi Miras, Disperindag Sebut Ini

0
11
picsart 03 05 07.54.50
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali, I Wayan Jarta.

Sumerta, DENPOST.id

Presiden RI, Joko Widodo mencabut lampiran III tentang Investasi Bidang Miras pada Perpres 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Kendati demikian, keputusan itu tak menjadi soal serius bagi produksi arak di Bali. Produsen arak yang ilegal tetap dapat berproduksi.

Demikian dikatakan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali, I Wayan Jarta, yang temui dalam Pameran Bali Bangkit, di Taman Budaya Provinsi Bali, Jumat (5/3/2021).

“Tata kelola arak itu telah diatur oleh Pergub Bali Nomor 1 Tahun 2020. Di sana jelas aturannya,” ujarnya.

Baca juga :  Kodam IX/Udayana dan DLHK Bersih-bersih di Pantai Kuta

Alurnya, petani memproduksi kemudian disalurkan kepada koperasi yang menggandeng industri untuk memasarkan produk. Hanya saja, keputusan tersebut menurut dia menunda kesempatan para petani arak yang hendak melegalkan produknya. “Saya katakan belum bisa, sebab kita harus optimis, sementara kita masih menunggu,” ujar Jarta.

Dia berharap pencabutan lampiran III itu, dapat digantikan dengan regulasi yang sejalan dengan upaya Pemprov Bali dalam melestarikan produk kearifan lokal Bali, khususnya arak.

Baca juga :  Wartawan Diperiksa, Ulah Oknum Mafia Tanah Mulai Terkuak

Pandangan serupa diungkap produksen arak salak, I Wayan Darma. Ditemui di rumah produksinya di kawasan Denpasar, pencabutan lampiran III itu, bukan menjadi persoalan besar bagi produsen legal.
Sebab, menurut dia, produsen legal telah dipayungi regulasi Pergub Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Permentasi dan atau Destilasi khas Bali.

Lampiran investasi soal miras yang terangkum dalam Perpres 10 tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal dicabut oleh Presiden Joko Widodo pada, Selasa (2/3/2021).

Baca juga :  3 Pasien Covid-19 di Denpasar Meninggal

Keputusan itu, tertuang dalam siaran pers yang disiarkan daring. Diresmikan Perpres 10 tahun 2021 juga disambut baik Gubernur Bali Wayan Koster.
Hadirnya Perpres ini, dipandangnya akan memberi peluang baru bagi pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) arak di masyarakat. Dia menginginkan masyarakat dari hulu sampai di hilir dapat memanfaatkannya. Selain itu, regulasi ini dipandang sejalan dengan penguatan kearifan lokal Bali. (106)

Tinggalkan Komentar

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini