PPKM Mikro Diperpanjang, Jam Tutup Usaha Dilonggarkan

0
9
PPKM Mikro Diperpanjang, Jam Tutup Usaha Dilonggarkan

Sumerta Klod, DenPost

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali memandang kasus penularan covid-19 di Bali masih tinggi. Hal inilah kemudian mendasari diterbitkannya Surat Edaran (SE) Nomor 06 Tahun 2021 dan Pergub 10 Tahun 2021 pada Selasa (9/3/2021) oleh Gubernur Bali Wayan Koster. Kebijakan ini berlaku hingga Senin (22/3/2021). Gubernur Koster dalam keterangan persnya menerangkan bahwa SE ini berisi beberapa pengaturan baru yang merupakan perubahan dari SE terdahulu yakni SE Nomor 05 Tahun 2021. Pengaturan itu antara lain menyangkut kegiatan restoran/rumah makan/warung dan sejenisnya, untuk layanan di tempat dilaksanakan maksimal 50 persen dari kapasitas normal. Semula jam operasional dibatasi hingga pukul 21.00, namun kini dilonggarkan hingga pukul 22.00.

Hal itu tentunya tetap menerapkan protokol kesehatan (prokes) secara disiplin. Sedangkan untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang, tetap diizinkan sesuai jam operasional kegiatan di pusat perbelanjaan/mall yang semula sampai pukul 21.00, dilonggarkan hingga pukul 22.00. Untuk fasilitas umum, kegiatan adat, agama, dan sosial budaya, diizinkan buka dan dilaksanakan dengan pembatasan kapasitas maksimal 50 persen.

Baca juga :  Termohon Belum Hadir, Sidang Kasus Praperadilkan di PN Denpasar Ditunda

Pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan daerah (Perda) atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada) serta mempersyaratkan rapid test antigen bagi panitia dan peserta yang hadir. Untuk pelaku perjalanan dalam negeri (PPDN) yang akan memasuki wilayah Bali ada perubahan dengan sejumlah ketentuan. “Bagi yang melakukan perjalanan dengan transportasi udara wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR paling lama 2 X 24 jam sebelum keberangkatan atau surat keterangan hasil negatif uji rapid test antigen, yang semula paling lama 1 X 24 jam diubah menjadi paling lama 2 X 24 jam sebelum keberangkatan,” beber Gubernur Koster.

Baca juga :  Ketahui Dampak Covid-19 Terhadap Anak, KPPAD Sebar Kuisioner Perdana

Pun untuk pelaku perjalanan dengan transportasi darat dan laut, tetap diwajibkan menunjukkan surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR atau hasil negatif rapid test antigen paling lama 3 X 24 jam sebelum keberangkatan. Dengan pengaturan yang lebih longgar, diharapkan memberi kesempatan yang lebih besar kepada para pedagang dan pelaku usaha lain guna meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat.

Pergub Bali ini merupakan perubahan atas Pergub Nomor 46 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 dalam tatanan kehidupan era baru. Pergub ini menambah pengaturan mengenai sanksi bagi warga negara asing (WNA) atau wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung ke Bali.  Bagi pelanggar prokes akan dikenai denda Rp 1 juta untuk pelanggaran pertama dan deportasi bila melakukan pelanggaran untuk kedua kalinya. Penanganan pelanggaran oleh WNA ini, selain melibatkan unsur TNI, Polri dan atau Satpol PP, juga melibatkan instansi vertikal terkait seperti Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Bali.

Baca juga :  Golkar Bali Dukung PWI Peduli, Bantu 1000 Masker

Bali tetap mendapat perhatian khusus dalam penanganan covid-19 dari pemerintah pusat. Di antaranya Bali mendapat prioritas dalam distribusi vaksin anticovid-19. Pulau Dewata, dengan arahan dan izin Menteri Kesehatan, serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, akan menetapkan free covid-19 corridor yaitu penetapan zona hijau yakni untuk di Ubud (Gianyar), ITDC (Nusa Dua, Badung), dan Sanur (Denpasar).

Free covid-19 corridor ini merupakan pola baru dalam penanganan perjalanan wisata aman engan membentuk zona sehat yang terbebas dari covid-19 melalui vaksinasi menyeluruh terhadap orang yang tinggal dan beraktivitas di zona itu. (wir)

Tinggalkan Komentar

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini