Ganti Rugi Jalan “Shortcut” Tak Sesuai, Warga Pegayaman Minta Pendampingan Dewan

0
4
picsart 03 23 05.06.39
AUDIENSI - 16 KK warga Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada yang tanahnya terdampak pembanggunan shortcut titik 9-10 saat audensi ke DPRD Buleleng, Selasa (23/3/2021).

Singaraja, DENPOST.id

16 KK warga Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada yang tanahnya terdampak pembanggunan shortcut titik 9-10 mengadakan audiensi ke DPRD Buleleng, Selasa (23/3/2021).
Koordinator warga, Syafrudin, beserta warga diterima anggota Komisi IV DPRD Buleleng, H. Mulyadi Putra, di ruang Komisi IV DPRD Buleleng.

Dalam Pertemuan tersebut, Syafrudin menyatakan aspirasi terkait dengan perhitungan ganti rugi yang tidak sesuai oleh pemerintah. “Kami ke dewan untuk meminta pedampingan kepada dewan terkait dengan keberatan kami dan pencairan dana yang masih di pengadilan,” ujarnya.

Baca juga :  Bupati PAS Jamin Tak Ada Intervensi Pemilihan Pejabat

Syafrudin menambahkan, mereka sudah melakukan protes dengan hasil perhitungan ganti rugi yang ditetapkan, tetapi sampai saat ini tidak pernah ditanggapi. “Terakhir kami dipanggil oleh Bapak Gebenur Bali dan dijanjikan untuk memberikan ganti rugi barang-barang yang luput dari pendataan,” imbuhnya.

Sementara itu Mulyadi Putra menyatakan bahwa 16 KK masyarakat Desa Pegayaman yang tanahnya terkena pembangunan jalan Shortcut titik 9-10 menyatakan keberatan dengan hasil hitungan tim appraisal. “Tadi koordinator dari masyarakat sudah menyampaikan kepada kami bahwa perhitungan yang dilakukan oleh tim appraisal tidak sesuai dengan yang di lapangan, untuk itu masyarakat meminta masukan kepada dewan terkait masalah ini” katanya.

Baca juga :  Tersangka Kasus Pembunuhan Jalani Uji Cepat Antigen

Mulyadi menambahkan, apa yang menjadi keluhan dari masyarakat sudah lama didengar dan selaku dewan sudah mengomunikasikan masalah ini ke Pemerintah Provinsi Bali. “Dari hasil komunikasi yang kami dapat bahwa perhitungan yang sudah jalan dan sudah diputuskan tidak bisa lagi diubah. Saya jelaskan ke masyarakat bahwa untuk permasalahan perhitungan ganti rugi sudah final, dan untuk itu warga diharapkan menerima nilai ganti rugi yang akan diberikan oleh pemerintah” kata Mulyadi.

Baca juga :  Buleleng Perketat Sektor Pasar

Selain itu, warga juga akan diberikan atau dibayarkan apa yang menjadi kekurangan dari taksir yang telah dilakukan oleh Pemprov Bali. “Saat pertemuan tadi sudah ada titik temu yaitu warga sudah menerima dan akan memproses dokumen pencairan dan yang masih ada di pengadilan negeri agar bisa segera dapat diterima warga,” tandasnya. (118)

Tinggalkan Komentar

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini