Kasus Rumjab Wabup dan Mantan Sekda Buleleng Bernuansa Politis?

0
15
Kasus Rumjab Wabup dan Mantan Sekda Buleleng Bernuansa Politis?
Wakil Bupati Buleleng, dr. I Nyoman Sutjidra Sp.Og

KASUS dugaan korupsi uang sewa rumah jabatan Wakil Bupati Buleleng, dr. I Nyoman Sutjidra Sp.Og dan mantan Sekda Buleleng, Dewa Ketut Puspaka, cukup menarik untuk ditelisik. Tak hanya seperti petir di siang bolong sebagaimana dirasakan Dewa Ketut Puspaka, kasus juga diduga sarat muatan politis. Pasalnya, kasus ini bergulir nyaris berbarengan dengan kabar deklarasi seorang tokoh untuk maju dalam Pilkada Buleleng 2024 nanti.

Bola panas sewa rumjab ini sepertinya lebih awal digelindingkan lantaran belum jelas info tentang pelaksanaan Pilkada Buleleng yang semestinya terlaksana tahun 2022. Sekitar bulan Agustus 2020 lalu, deklarasi itupun digaungkan untuk memuluskan langkah menuju Pilkada Buleleng 2022 (yang akhirnya mundur jadi tahun 2024). Bola api kian memanas seiring dengan laporan dugaan korupsi uang sewa rumjab Wabup dan mantan Sekda Buleleng pada bulan September 2020 ke Jakarta.

Kejaksaan pun menindaklanjuti laporan itu dengan memanggil sejumlah saksi. Bulan Oktober 2020, Wabup Sutjidra berinisiatif mengembalikan uang yang diduga hasil kongkalikong, walaupun dia paham bahwa itu adalah haknya sesuai dengan regulasi yang ada. “Pengembalian uang itu murni iktikad baik saya agar tidak ada kerugian negara. Toh nantinya uang sewa yang dipermasalahkan itu tidak bermasalah, akan dikembalikan lagi karena sifatnya titipan,” ucap Wabup Sutjidra saat dimintai konfirmasi, Rabu (24/3/2021) di ruang kerjanya.

Baca juga :  Bupati, Sekda dan Mantan Sekda Belum Komentar Soal Dugaan Korupsi Sewa Rumjab

Wabup dua periode ini pun terlihat enggan menjawab saat ditanya apakah ada nuansa politis dalam kasus ini. “Intinya, selama saya menjabat hingga tahun ke 9 semua baik-baik saja. Sejak awal sudah saya katakan saya siap ngayah, layah dan mayah untuk Buleleng,” ucapnya.

Disinggung soal keterkaitan sang istri, Sutjidra menyebut memang istrinya dua kali dipanggil Kejaksaan Tinggi Bali untuk memberikan keterangan aliran dana transfer sewa rumah jabatan. “Semua tercatat rapi dari transfer yang masuk dan penggunaannya,” imbuhnya. Sutjidra pun mengaku jika kasus yang muncul ini agak mengusik keluarganya. Namun baginya, ini adalah ujian dan keluarga besarnya pun memahami apa yang terjadi. “Usul saya, Tim Hukum Pemkab Buleleng harus lebih kuat dan mumpuni agar terhindar dari kasus-kasus sejenis ini. Karena pelaksananya di sana, dan kita selaku pejabat daerah menerima apa yang menjadi kajian hukumnya,” tandasnya. (118)

Baca juga :  Dapur Longsor Saat Masak, Darsi Langsung Lemas

Tinggalkan Komentar

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini