Pelanggaran Tata Ruang Marak, Dewan Minta PUPR Lakukan Pendataan

0
16
Pelanggaran Tata Ruang Marak, Dewan Minta PUPR Lakukan Pendataan
SIDAK - Komisi III DPRD Kota Denpasar saat sidak ke kawasan ruang lindung Pantai Sanur, Jumat (26/3/2021).

Sanur, DENPOST.id

Masih maraknya pelanggaran tata ruang, khususnya ruang lindung di pesisir Pantai Sanur mendapat perhatian serius Komisi III DPRD Kota Denpasar. Terlebih saat ini Pansus XI DPRD Kota Denpasar tengah menggodok Ranperda tentang Perubahan Atas Perda No. 11 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Denpasar. Terkait masih maraknya pelanggaran tersebut, Komisi III minta agar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan  Ruang (PUPR) segera mendata secara detail jumlah pelanggaran yang terjadi di  pesisir Pantai Sanur.

Itu terungkap saat Komisi III DPRD Kota Denpasar melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) ke Pantai Sanur, Jumat (26/3/2021). Sidak dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kota Denpasar, I Wayan Mariyana Wandhira, didampingi Ketua Komisi III, Eko Supriadi.

Baca juga :  Balita Reaktif di Padang Kerta Terbukti Negatif Corona

Mariyana Wandhira menegaskan, dalam pembahasan Ranperda RTRW ini tak cukup jika hanya di belakang meja. Pihaknya perlu mengetahui kondisi tata ruang di lapangan, termasuk pelanggaran yang terjadi. Bukan hanya di pesisir Pantai Sanur, namun perlu juga ditelusuri kondisi fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum)  di perumahan-perumahan. ‘’Komisi III akan segera menjadwalkan turun ke perumahan-perumahan, apakah benar fasos / fasum itu masih ada,’’ kata Mariyana Wandhira.

Baca juga :  Di Tengah Pandemi Virus Corona, Pengusaha Serahkan Bantuan untuk Wartawan

Sementara Eko Supriadi,  didampingi anggotanya, Susruta Ngurah Putra, mengatakaan pelanggaran tata ruang, khususnya di wilayah ruang lindung Sanur sudah sangat memprihatinkan. Karena berdasarkan regulasi, di depan jogging track tidak diperbolehkan ada bangunan. Tapi kenyataannya regulasi itu dilanggar. Apalagi sebelumnya sempat viral di media sosial, ada pemilik usaha yang melarang masyarakat memanfaatkan pantai.

Kadis PUPR, Jimmy Sidartha, mengatakan, saat ini pihaknya bersinergi dengan Dinas Pariwisata, Dinas PU Provinsi dan Balai Wilayah Sungai (BWS)  menata kawasan publik. Di mana Diparda tengah merancang penataan kawasan Sanur, m elalui manajemen penataan pantai. ‘’Kami akan segera melakukan pendataan, untuk nantinya dibahas dalam rapat,’’ kata Jimmy Sidartha. (105)

Baca juga :  Pasien Sembuh di Denpasar Bertambah 15 Orang, Positif 14 Orang

Tinggalkan Komentar

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini