Dengar Pendapat, BAP DPD RI Tindaklanjuti Pengaduan Warga Kampung Bugis

0
12
picsart 04 01 08.14.15
DENGAR PENDAPAT - Ketua BAP DPD RI, Ir. H. Bambang Sutrisno, MM., bersama Walikota Denpasar, IGN Jaya Negara, saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Ruang Praja Utama Kantor Walikota Denpasar, Kamis (1/4/2021).

Dauh Puri, DENPOST.id

Menindaklanjuti pengaduan warga Kampung Bugis Serangan, Denpasar Selatan, Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI, melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Pemerintah Kota Denpasar, di Ruang Praja Utama Kantor Walikota Denpasar, Kamis (1/4/2021).

RDP ini, dipimpin Ketua BAP DPD RI, Ir. H. Bambang Sutrisno, MM., bersama Walikota Denpasar, IGN Jaya Negara. Hadir juga Pj. Sekda Kota Denpasar, Made Toya, DPRD Kota Denpasar, Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali, Kantor Pertanahan Kota Denpasar, serta perwakilan warga Kampung Bugis Serangan

Ketua BAP DPD RI, Ir. H. Bambang Sutrisno, MM., menyampaikan RDP ini guna menindaklanjuti pengaduan warga Kampung Bugis Serangan, yang disampaikan kepada BAP DPD RI. Dikatakan dia, BAP telah menerima pengaduan dari warga Kampung Bugis Serangan pada, 16 Maret 2021, perihal pembatalan sertifikat SHM No.69/Desa Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan.

Baca juga :  Tiga Hari Terakhir, Penambahan Pasien Sembuh Covid-19 di Bali Mendominasi

Guna mendapatkan pandangan dan penjelasan yang komprehensif terkait tindak lanjut dan perkembangan penanganan permasalahan tersebut, BAP DPD RI hadir untuk menjebatani dan mendorong upaya penyelesaian permasalahan tersebut.

Menurut Bambang Sutrisno, menjadi sangat penting bagi BAP DPD RI, untuk mendapatkan pandangan dan penjelasan yang komprehensif dari Pemerintah Kota Denpasar, DPRD Kota Denpasar, Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali, Kantor Pertanahan Kota Denpasar, serta perwakilan warga Kampung Bugis Serangan atas mediasi yang telah dilakukan di daerah.

Baca juga :  Ini Jadwal Program Belajar di Rumah dari Kemendikbud 

“Kehadiran kami ke Denpasar juga ingin mengetahui berbagai capaian dan kendala permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah dalam penyelesaian terkait permasalahan kepemilikan tanah masyarakat Kampung Bugis Serangan. Kami juga mendorong adanya win-win solution atas permasalahan ini, dengan mendahulukan asas berkeadilan bagi masyarakat dan berpegang pada peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

Sementara Walikota Jaya Negara menyampaikan terkait permasalahan masyarakat Kampung Bugis Serangan, Pemerintah Kota Denpasar telah memfasilitasi menyelesaikan permasalahan sejak tahun 2009.

Dikatakan Jaya Negara, pemerintah telah berupaya mencarikan solusi dan mempertemukan kedua belah pihak. Setelah kasus sengketa terjadi, serta terjadi penggusuran, pemerintah telah membuatkan tenda-tenda dan dapur umum.

Dalam proses perjalanan pemerintah terus berkoordinasi dengan BPN Bali, dan Badan Pertanahan Kota Denpasar bahkan hingga ke kementerian. Kemudian hasilnya ada lahan yang diberikan kepada desa adat, serta desa adat kemudian memberikan kepada warga yang tergusur. Dari 36 warga itu, diberikan lahan sebanyak 45 are kurang lebih, sehingga per orang mendapatkan lahan sebesar 1 are, dengan perjanjian Hak Guna Bangunan (HGB) dan selama itu, ditempati oleh warga bersangkutan maka tidak bisa digunakan untuk keperluan lain.

Baca juga :  Diduga Serangan Jantung, Pria Lanjut Usia Tewas Saat Kencan

Dalam perjalanan juga pemerintah berupaya untuk melakukan pembuatan jalan, serta Pemerintah Kota Denpasar juga terus berupaya memfasilitasi bagaimana ke depan bisa membantu masyarakat agar bisa membangun rumah. (112)

Tinggalkan Komentar

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini