Targetkan 100 Persen Prajuru Desa Adat jadi Peserta BPJamsostek

0
4
picsart 04 05 10.01.30
SANTUNAN KEMATIAN - Walikota Denpasar, IGN Jaya Negara, menyaksikan penyerahan santunan kematian dari Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Bali Nusa Tenggara dan Papua, Toto Suharto, kepada ahli waris almarhum I Wayan Rena, yakni Ni Nyoman Sari, di Kantor Walikota Denpasar, Senin (5/4/2021)

Denpasar, DENPOST.id

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJamsostek) Cabang Bali Denpasar, menargetkan 100 persen prajuru (pengurus) desa adat di Provinsi Bali, pada April 2021, sudah menjadi peserta BPJamsostek atau terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Untuk di desa adat sudah dianggarkan oleh Pemerintah Provinsi Bali, bahwa seluruh desa adat untuk prajurunya, yaitu bendesa (ketua), penyarikan (sekretaris) dan patengen (bendahara) diberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan,” kata Kepala BPJamsostek Cabang Bali Denpasar, Mohamad Irfan, di Denpasar, Senin (5/4/2021).

Menurut Irfan, saat ini perwakilan desa adat di Bali, yang berjumlah 1.493 desa adat sedang dalam tahapan melakukan proses pendaftaran kepesertaan di BPJamsostek. “Target kami bisa tercapai 100 persen di April ini. Anggarannya sudah ada, tinggal dibayarkan saja,” ucapnya.

Baca juga :  Pecah Kerumunan di Pasar, Pemprov Hadirkan Pangan di Perkantoran

Langkah yang dilakukan pemerintah daerah tersebut, lanjut dia, dinilai sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Inpres tersebut, ditujukan kepada seluruh elemen pemerintahan, yakni 19 Menteri, Jaksa Agung, 3 Kepala Badan termasuk Ketua DJSN tingkat pusat, 34 Gubernur, 416 Bupati dan 98 Walikota yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. “Kami siap mengawal Instruksi Presiden dan hari ini kami telah mendampingi Bapak Deputi Direktur BPJamsostek Kanwil Banuspa (Bali, Nusa Tenggara, Papua) untuk menyampaikan secara langsung Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2021 kepada Bapak Walikota Denpasar,” ujar Irfan.

Baca juga :  Sebulan, Puluhan Penyalah Guna Narkoba Dijebloskan ke Tahanan

Irfan menambahkan dalam Instruksi Presiden tersebut, di antaranya memerintahkan bupati/walikota untuk segera menyusun langkah-langkah konkret, sehingga “coverage share” dari program jaminan sosial ketenagakerjaan dari BPJamsostek bisa 100 persen.

Terkait dengan di Kota Denpasar, kata Irfan, juga sudah ada Peraturan Walikota Denpasar yang mengatur bahwa untuk tenaga non ASN, iurannya akan di-cover pemerintah daerah setempat melalui skema APBD. “Ini yang kemudian akan dilihat, apakah dianggarkan dalam APBD Induk sekarang (2021-red) ataukah di APBD Perubahan,” ucapnya.

Baca juga :  Hanya Temukan Pancing di Bawah Teluk, Pencarian Masih Nihil

Sementara Direktur Utama BPJamsostek, Anggoro Eko Cahyo menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Presiden Joko Widodo, serta menyambut baik Inpres itu, serta akan memastikan seluruh jajarannya untuk berkoordinasi secara proaktif juga berkolaborasi dengan seluruh kementerian/lembaga dan pimpinan daerah, serta Kejaksaan Agung untuk mengawal implementasinya.

BPJamsostek pun segera bergerak mempersiapkan sistem administrasi, prasarana dan sarana yang dibutuhkan, serta seluruh personel BPJamsostek untuk berkoordinasi dan berkolaborasi dengan pemangku kepentingan di seluruh Indonesia. (112)

Tinggalkan Komentar

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini