Terjerat Kasus Korupsi Pepadu, Mantan Kabid Pertanian Jembrana Ditahan

0
14
picsart 04 06 05.55.15
Kepala Kejaksaan Negeri Jembrana, Triono Rahyudi.

Negara, DENPOST.id

Mantan Kabid Pertanian pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Pemkab Jembrana, IKS ditahan Kejaksaan Negeri (Kejari) Jembrana karena terjerat kasus korupsi Pepadu.

Tersangka kasus dugaan korupsi program Pepadu di Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Jembrana ditahan Kejari Jembrana, saat pelimpahan (tahap II) dari Unit Tipidkor Polres Jembrana, Senin (5/4/2021).

Pelimpahan berkas mantan Kepala Bidang Pertanian pada Dinas Pertanian di Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Jembrana ini telah diterima jaksa dan tersangka ditahan di tahanan titipan Polsek Mendoyo.

Baca juga :  Sehari, 14 Warga Terpapar Virus Corona di Bali

Kepala Kejaksaan Negeri Jembrana, Triono Rahyudi, Selasa (6/4/2021) dikonfirmasi membenarkan Kejari telah menerima tahap II penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik Tipidkor Polres Jembrana berkaitan perkara pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan pada tahun 2012 dan 2013.

Menurut dia, penyidikan (sprindik) dilakukan penyidik pada tahun 2017, dan telah dilakukan penelitian secara formil dan materiil. Dikatakan dia, setelah dilakukan diskusi dan koordinasi, pada Januari dilakukan P-21. “Berkas telah dikirim, dengan pertimbangan masa pandemi Covid-19, tahap II baru bisa dilakukan pada Senin (5/4/2021) kemarin,” kata Kajari.

Baca juga :  Rabu, Kasus Positif Covid-19 di Denpasar Melonjak 218 Orang

Dari penelitian yang dilakukan terhadap tersangka, syarat administrasi telah diterima dan diteliti terkait kebenaran syarat formil tersangka dan barang bukti. Jaksa menyatakan sudah lengkap dan layak dilimpahkan ke Kejari Jembrana.

Triono Rahyudi didampingi Kasi Pidsus Kejari Jembrana, Isnan Ferdian mengatakan atas usul tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah dilakukan penahanan dan tersangka menjadi terdakwa sejak dilimpahkan selama 20 hari sampai 24 April 2021. Terdakwa IKS sudah berstatus pensiun PNS selama proses penyidikan berjalan
ini, kasusnya berkaitan adanya kekurangan spek dalam pengadaan Pepadu itu, baik itu kandang, pupuk dan lainnya. Kedua, juga terkait peran terdakwa selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dalam kegiatan tersebut. Dari hasil audit BPKP, kerugian negara mencapai Rp281.575.748,97. (120)

Baca juga :  Tim Gabungan Jembrana Tindak Lima Orang Tanpa Masker

Tinggalkan Komentar

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini