Badung Targetkan Penyederhanaan Birokrasi

0
3
picsart 04 08 06.33.53
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Badung, I Gede Wijaya.

Mangupura, DENPOST.id

Sepertinya semua pemerintah di kabupaten/kota di Bali, akan melaksanakan penyederhanaan birokrasi. Bahkan untuk di Kabupaten Badung, hal itu sudah mulai dilakukan dengan memulai penyederhanaan pada jabatan administrasi di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan menyasar jabatan eselon IV, yakni setingkat Kepala Sub Bagian (Kasubag) dan Kepala Seksi (Kasi). Tapi tidak semua jabatan eselon IV di Pemerintah Kabupaten Badung terdampak kebijakan tersebut.

Baca juga :  Pertahankan Tradisi ''Mepatung'', Tokoh Penarungan Bagi 3 Ton Daging Babi

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Badung, I Gede Wijaya, Kamis (8/4/2021) mengatakan rencana penyederhanaan birokrasi pada jabatan administrasi di lingkungan Pemkab Badung telah ditindaklanjuti pada Bagian Organisasi Setkab Badung.

“Kami sekarang sedang berproses dan sekarang tengah ditangani bagian organisasi karena ini pengalihan dari jabatan. Setelah ditetapkan nanti baru kami di BKPSDM membuatkan SK pengalihan pejabat,” ujar Wijaya.

Baca juga :  Awal Tahun, Penumpang ke Bali Turun Drastis

Lebih lanjut dijelaskan Wijaya, pihaknya telah mendapatkan arahan dari Pemerintah Provinsi Bali, dan disampaikan kepada Bupati Badung. Intinya, pelaksanaan penyerderhaan birokrasai, yakni pengalihan jabatan struktural ke fungsional Kabupaten Badung akan diprioritaskan pada jabatan eselon IV.

“Dalam surat Dirjen Otda yang terakhir sudah ditentukan tidak semua eselon IV dialihkan. Seperti bila menjalankan tugas mandatori yang bersifat atributif, melaksanakan pengadaan barang jasa, bila sebagai pimpinan unit wilayah seperti lurah itu kan eselon IV, kemungkinan tetap menjadi pejabat struktural,” terangnya.

Baca juga :  Polantas Beri Kejutan ke Warga Terdampak Covid-19

Mantan Kabag Humas Setkab Badung tersebut, meminta bagian administrasi di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyusun pertimbangan-pertimbangan sebagai bahan rujukan sesuai kebutuhan masing-masing OPD. “Program ini, ditargetkan selesai Juni 2021, dan sudah ada jadwalnya dari Minggu pertama Mei sampai Juni,” katanya. (115)

Tinggalkan Komentar

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini