Soroti Dugaan Korupsi Rumjab Mantan Sekda Buleleng, Ahli Hukum Ungkap Ini

Soroti Dugaan Korupsi Rumjab Mantan Sekda Buleleng, Ahli Hukum Ungkap Ini
Ahli hukum pidana dari Universitas Udayana (Unud), I Gusti Ketut Ariawan

Dangin Puri, DENPOST.id

Ahli hukum pidana dari Universitas Udayana (Unud), I Gusti Ketut Ariawan, menyoroti dugaan kasus korupsi sewa rumah jabatan (rumjab) mantan Sekda Buleleng, Dewa Ketut Puspaka. Menurut Ariawan, setelah mengkaji Perda dan Permendagri yang menjadi dasar dalam kasus ini, terkait sewa rumjab yang dilakukan Pemda Buleleng, tidak ditemukan pelanggaran hukum atau tindak pindana. “Sewa Rumjab itu tertuang pada Permendagri Nomor 7/2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah.  Dasar lainnya adalah Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buleleng tentang APBD. Perda tersebut diteken langsung Bupati Buleleng sebagai kepala daerah,” ucapnya, Minggu (18/4/2021).

Baca juga :  Perbekel dan Kelian Dinas Tertangkap OTT

Dilanjutkannya, peristiwa serupa pernah terjadi pada Wabup Buleleng, I Nyoman Sutjidra. Baik Sutjidra dan Puspaka juga telah mengembalikan uang ke kas daerah karena dinilai sebagai kerugian negara. “Kalau penerapan peraturan tersebut terjadi kesalahan, maka bisa dibatalkan melalui aturan di atasnya. Yakni, perbup bisa dibatalkan oleh gubernur, dan pergub bisa dibatalkan oleh mendagri jika terjadi kekeliruan. Bukan orangnya yang dipidana,” imbuh Ariawan.

Ariwan mempertegas, sewa rumjab juga diatur dalam Permendagri Nomor 11/2007 perubahan Permendagri Nomor 7/2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah. Aturan lainnya yaitu Permendagri Nomor 37/2011.

Dia menilai tidak ditemukan unsur menyalahgunakan kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 33 UU Nomor 20/2001 tentang Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP. Pasal tersebut digunakan jaksa penyidik Kejati Bali dalam melakukan penyidikan.

Baca juga :  Sembuh, Dua PDP di Klungkung Pulang

Ariawan melihat Puspaka tidak terindikasi menyalahgunakan wewenang karena penerbitan Perbup dan SK Bupati atas perintah undang-undang. Di mana daerah yang tidak memiliki fasilitas rumjab bisa menyewa dengan ketentuan yang diatur.

Sementara itu, ditanya perkembangan kasus dugaan korupsi rumjab tersebut, Kasi Penkum Kejati Bali, A. Luga Harlianto, mengungkapkan, keterangan Ariawan dan Puspaka sudah disampaikan saat dipanggil sebagai saksi. “Proses penyidikan dugaan kasus tersebut masih tetap berlanjut,” imbuhnya.

Baca juga :  Mengerikan, Begini Efek Narkoba Jenis Baru yang Diduga Dikonsumsi Syiva Sabila

Menurut Luga, setelah semuanya terang barulah penyidik menentukan ada atau tidaknya pelanggaran tindak pidana. Jika ditemukan pelanggaran, maka akan ada tersangka. “Kami juga memiliki tanggung jawab moral kepada masyarakat untuk menjelaskan masalah ini menjadi terang,” tegasnya. (124)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini