Tak Ditahan, Tiga Petinggi PT Pelindo yang Terseret Kasus Proyek Pembangkit Listrik

Tak Ditahan, Tiga Petinggi PT Pelindo yang Terseret Kasus Proyek Pembangkit Listrik
Direktur Reskrimsus Polda Bali Kombes Yuliar Kus Nugroho.

Kereneng, DenPost

Penyidik Ditreskrimsus Polda Bali terus memperdalam tindak pidana dugaan penggelapan yang menyeret tiga petinggi PT Pelindo III. Ketiga tersangka, berinisial KS (Direksi Pelindo III), WS (Direktur PT Pelindo Energi Logistik), dan IB (Jenderal Manajar PT PEL), diduga menggelapkan dana operasional proyek pembangkit listrik dengan sistem gas atau liquified natural gas (LNG) di Dermaga Selatan Pelabuhan Benoa, Denpasar Selatan.

Direktur Reskrimsus Polda Bali Kombes Yuliar Kus Nugroho, Selasa (20/4/2021) membeberkan bahwa tindak pidana dugaan penggelapan yang dilakukan ketiga petinggi PT Pelindo Energi Logistik (PT PEL), yang merupakan cucu dari PT Pelindo III tersebut, merupakan proyek LNG yang terletak di Pelabuhan Benoa, sekaligus sebagai salah satu pemasok listrik di wilayah Bali.

Dijelaskannya, kasus tersebut berawal dari PT Indonesia Power (IP)–anak perusahaan PT PLN– bekerja sama dengan PT PEL dan PT Benoa Gas Terminal (BGT) untuk membangun proyek LNG. “Proyek itu dimulai dari tahun 2016 dan diperkirakan berakhir pada Mei 2021,” beber Kombes Nugroho.

 

Baca juga :  Dipertanyakan Warga, PMI Asal Bangli Pindah Karantina

Proyek kerja sama tersebut diawali dengan membuat kesepakatan yakni PT BGT membangun kapal bernama Lumbung Dewata sebagai tempat penyimpanan gas. Operasional pengisian gas dari Lumbung Dewata ke IP dikendalikan PT BGT. Teknisnya, pengisian ulang gas yang diisi PT BGT ke IP dibayar melalui PT PEL. “Per bulan, PT IP membayar sekitar Rp 4 miliar untuk mengisian ulang gas dan pembayaran operasional kapal. Dalam hal itu, PT BGT memperoleh keuntungan Rp 2 miliar untuk setiap pembayaran,” imbuh Kombes Nugroho.

Pertengahan Juni 2019, tersangka IB atas perintah KS, mengeluarkan surat yang ditujukan ke PT BGT. Isi atau poinnya yakni  PT PEL mengambil alih kepemilikan kapal dan operasional pengisian ulang gas. Alasan pengeluaran surat tersebut yakni PT BGT melakukan pergantian kru kapal. Selanjutnya tersangka WS menempel stiker PT PEL di sebuah alat pengisan gas (vaporizer) di Lumbung Dewata. “Padahal, alat tersebut milik PT BGT. Pertanyaannya, kenapa tidak dilakukan sejak awal? Berarti di sini ada sesuatu maksud dari oknum BUMN dalam hal ini PT PEL yang dilakukan oleh KS dan IB. Dalam kasus ini, kedua tersangka secara sama-sama melakukan penggelapan,” tegasnya.

Baca juga :  Gara-gara Ini Ketua DPRD Buleleng Jalani Test Swab

Selama kurang lebih 20 bulan atau sejak PT PEL mengambil alih kapal dan pengisian ulang gas, PT BGT dinilai mengalami kerugian Rp 40 miliar. Sedangkan PT IP tidak mengalami kerugian karena tidak ada masalah dengan pasokan gas untuk kebutuhan listrik. Kemudian, Januari 2021 PT BGT keberatan dan melaporkan kasus ini. “Setelah menerima laporan, kami memeriksa sekitar 18 saksi hingga akhirnya menetapkan tiga tersangka pada 31 Maret 2021,” ungkap Nugroho.

Baca juga :  Gubernur Ajak Manajer Hotel Hidangkan Produk Lokal ke Delegasi Presidensi G20

Pihaknya juga berkoordinasi dengan PT Indonesia Power terkait pemasalahan tersebut agar tidak menganggu proses kelistrikan di Bali. “Oknum BUMN dalam hal ini PT PEL secara bersama-sama melakukan penggelapan,” beber Nugroho.

Dilanjutkanya, tersangka WS melakukan penggelapan vaporizer alat di kapal LNG untuk meregas ke PT IP. Berdasarkan dokumen alat itu adalah punya BGT. Tiba-tiba alat itu stikernya diganti lalu dipindahkan tempatnya. Nanti alat itu dipasang di bawah kendali PT PEL. ” Perbuatan tersangka dijerat Pasal 372 juncto Pasal  55 juncto Pasal 56 KUHP dengan ancaman pidana penjara 4 tahun penjara. Mereka belum ditahan,” tandasnya. (yan)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini