Tak Mau Program Prorakyat Terganjal, Parwata Sarankan Giri Prasta Ini

picsart 04 25 05.45.14
Ketua DPRD Badung, Putu Parwata.

Mangupura, DENPOST.id

Ketua DPRD Badung, Putu Parwata menyatakan mendorong pemerintah dalam hal ini Bupati Badung untuk melakukan komunikasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Hal ini, perlu dilakukan agar program-program prorakyat seperti program Krama Badung Sehat (KBS) bisa tetap jalan dan tidak terganjal karena tidak masuk dalam sistem.

“Ya kami akan dorong bupati agar melakukan komunikasi dengan Kemendagri, sehingga program-program prorakyat seperti KBS bisa tetap jalan dan kesehatan masyarakat tetap bisa terlayani dengan baik,” ujar Parwata, Minggu (25/4/2021)

Seperti diketahui sejumlah program prorakyat, seperti KBS terutama sejumlah item kesehatan yang tak terlayani dalam BPJS hingga 4 bulan tahun 2021 ini, belum bisa diberikan kepada masyarakat karena belum tercover dalam sistem. Demikian juga dengan program penunggu pasien, tunjangan warga usia lanjut (lansia), serta sejumlah program di sektor pendidikan.

Sebagai Ketua DPRD, Parwata mengaku sangat berkepentingan agar program-program ini bisa tetap berjalan dengan baik. “Tanpa KBS, beban masyarakat di sektor kesehatan akan sangat besar,” tegas Sekretaris PDI Perjuangan Badung tersebut.

Baca juga :  Pemeriksaan di Pintu Keluar Tol, Pengendara Diminta Tunjukkan Surat Vaksin

Demikian juga program lainnya seperti tunjangan lansia yang merupakan reward terhadap para orangtua, serta tunjangan penunggu pasien yang sangat dirasakan manfaatnya karena keluarga tak kerja akibat menunggu anggota keluarganya yang sakit.

“Kami sangat berkepentingan agar program ini bisa tetap jalan agar masyarakat tidak terbebani,” tegas politisi asal Kuta Utara tersebut.

Untuk itulah, mantan Ketua REI Bali ini mendorong bupati untuk melakukan komunikasi dengan Kemendagri. Dengan demikian, semua program itu tercover dalam sistem dan tetap bisa berjalan dan tetap diterima masyarakat.

Baca juga :  Badung Siapkan Dana Aci Hingga Rp22 Miliar

Kedua, pihaknya juga akan menyampaikan dalam RPJM dan rencana tahunan bahwa Badung punya skala prioritas program yang harus dilaksanakan tentang kesehatan. Kesehatan merupakan amanat Undang-undang yang merupakan prioritas. Salah satunya bagaimana KBS itu, bisa masuk dalam SIPD, termasuk juga penunggu pasien. “Kita ingin masyarakat yang sudah sakit tidak terbebani. Ini kami akan dorong untuk melakukan komunikasi,” katanya.

Jika pun terjelek tidak bisa, tegas Parwata, minimal solusinya bisa diberikan. Di perubahan 2021, segala persoalan akibat kemungkinan ketidakcermatan SKPD yang masih belum tau, jangan terulang kembali.

Baca juga :  Jelang Galungan, 10 Ekor Babi Raib Digondol Maling

Sebagai Dewan yang berfungsi pengawasan, katanya, ini akan menjadi perhatiannya. Pihaknya pun siap melakukan penganggaran kembali di perubahan. “Ini bisa dilakukan karena Dewan memiliki hak budget,” terangnya. (115)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini