Tamba Minta PT Klin Tunda Pembangunan Pabrik Limbah B3

0
5
Tamba Minta PT Klin Tunda Pembangunan Pabrik Limbah B3
TOLAK - Sekelompok warga Pengambengan, Kecamatan Negara yang menolak pabrik limbah B3 ketika mendatangi kantor DPRD Jembrana.

Negara, DENPOST.id

Sekelompok warga Pengambengan, Kecamatan Negara kembali menggelar aksi protes dan menolak pembangunan pabrik limbah B3 di Banjar Munduk Desa Pengambengan, Senin (3/5/2021) siang. Belasan warga mendatangi kantor DPRD. Kemudian perwakilan warga diterima Tim Kuasa Hukum Pemkab Jembrana di ruang rapat  kantor Kesbangpol Jembrana.

Adanya penolakan dan protes tersebut  mendapat respon Bupati Jembrana, I Nengah Tamba. Ditemui di sela-sela imunisasi massal pekerja pabrik pengalengan ikan di Pengambengan, Selasa (4/5/2021), Tamba mengatakan secara normatif  PT Klin sudah memiliki izin lengkap. Baik dari pusat maupun Pemkab Jembrana untuk IMB.

Baca juga :  Seorang Pegawai Terpapar, Kantor Dinas Dukcapil Disemprot Disinfektan

“Nanti kami akan permaklumkan agar pembangunan ditunda karena suasana hari raya. Jangan sampai nanti situasi jadi tidak kondusif,” katanya.

Tamba menjelaskan, pihaknya akan mempelajari dulu permasalahan ini karena pihaknya juga menghargai keputusan bupati sebelumnya. “Kami juga menghargai aspirasi masyarakat. Memang ini dilematis bagi kami. Seperti makan Nangka, hanya dapat getahnya. Jadi satu-satunya jalan kami permaklumkan saja dulu. Jangan ada aktivitas dulu sampai situasi kondusif,” jelasnya.

Baca juga :  Kapolda Tegaskan Netralitas Polri dalam Pilkada

Tamba menyayangkan hingga saat ini pihak PT Klin belum pernah datang dan audiensi serta menjelaskan bagaimana nanti sistem pengolahan limbahnya. “Datang saja belum, bagaimana kami tahu bagaimana nanti sistem pengolahan limbahnya,” ujarnya.

Sementara perwakilan warga Pengambengan, Adi Jumardiansyah, mengatakan,  mereka sudah lama berjuang untuk menolak pembangunan limbah tersebut. “Kami di sini hanya menunggu Bapak Bupati, kalau memang sudah mentok tidak bisa lagi, kami akan melanjutkan ke PTUN ini jalan terakhir,” tegasnya.

Baca juga :  PMI Kapal Carnival Splendor Tiba di Gilimanuk

Sementara itu, Tim Kuasa Hukum Pemkab Jembrana yang diwakili oleh I Putu Arta mengatakan, izin yang dimiliki PT Klin yang sudah lengkap adalah  hal yang baku yang tidak boleh diganggu gugat lagi. “Jadi sekarang terserah masyarakat apakah akan PTUN atau bagaimana. Karena kami jelas-jelas menolak atas saran Bapak Bupati. Kami tidak bisa intervensi karena itu sudah merupakan hal yang baku,” tandasnya. (120)

Tinggalkan Komentar

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini