Mangupura, DENPOST.id
Komisi III DPRD Badung, Rabu (5/5/2021) melakukan rapat kerja dengan Badan Pendapatan Daerah kabupaten Badung. Rapat Kerja yang dipimpin Ketua Komisi III, I Putu Alit Yandinata dan diikuti Wakil Komisi, Nyoman Satria dan Wayan Sandra; Sekretaris Komisi Made Yudana dan Made Suryananda Pramana, serta anggota seperti Made Retha, IGN Saskara, I Nyoman Graha Wicaksana, dan Nikomang Tri Ani.
Sementara dari Bapenda dihadiri Kepala Bapenda, Made Sutama. Ada sejumlah hal yang dibahas dalam rapat tersebut, di antaranya mengenai data wajib pajak hotel dan restoran, Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Triwulan I Tahun Anggaran 2021, serta prediksi pendapatan pada Mei sampai Desember 2021.
Kalangan DPRD Badung pun mengkhawatirkan PAD semakin merosot dengan kondisi saat ini, serta pandemi Covid-19, belum juga selesai. Wakil Ketua Komisi III Nyoman Satria mengatakan dari PAD yang disepakani dalam APBD 2021, sebesar Rp2,8 triliun lebih tapi melihat dari data PAD hingga Maret 2021, baru mencapai Rp228 miliar.
“Sepertinya dari hitung-hitungan target tidak akan tercapai hingga Desember. Jika kita hitung secara rata-rata selama 12 bulan, kita baru mencapai Rp915 miliar, sisanya Rp1,9 triliun kita carikan di mana?. Apakah Bapenda akan melakukan penurunan target PAD?. Jika tak mencapai target mesti ada koreksi target PAD nanti di APBD perubahan nanti,” ujar Satria.
Menjawab pertanyaan tersebut, Made sutama menjawab untuk tetap mengejar target pihaknya terus melakukan berbagai upaya, baik melakukan upaya berupa penarikan piutang pajak. “Kondisi saat ini sangat mempengaruhi pendapatan kita. Yang jelas jika nanti kondisi pariwisata seperti ini, pasti ada koreksi lagi terhadap PAD. Paling tidak sekitar Rp1,3 triliun yang bisa kita pasang,” terangnya.
Lebih lanjut Sutama mengatakan ini sangat mengkhatirkan. Pihaknya akan terus berupaya mendata wajib pajak baru begitu juga mencari sumber pajak lain. “Kondisi wajib pajak saat ini untuk hotel 3.930, jumlah wajib pajak yang melapor yang ada nilai pajaknya 1.521, tutup sementara 1.865 dan WP yang tidak melapor sebanyak 544 WP,” ujarnya. (115)
