PAD Minim, Pemkab Badung Kekurangan Anggaran Rp 863 Miliar

PAD Minim, Pemkab Badung  Kekurangan Anggaran Rp 863 Miliar
RAPAT KERJA - Komisi III DPRD Badung saat melakukan rapat kerja dengan BPKAD Kabupaten Badung.

Mangupura, DENPOST.id

Komisi III DPRD Badung, Kamis (6/5/2021) menggelar rapat kerja dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk memastikan program-program apa yang bisa jalan di tengah minimnya pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Badung. Dalam raker yang dipimpin Ketua Komisi III DPRD Badung Putu Alit Yandinata, terungkap anggaran Pemkab Badung saat ini sangat minim, di mana prediksi PAD 2021 hanya sekitar 1,3 triliun.

“Apakah ada program yang harus dihilangkan atau dipangkas atau semua berjalan? Kalau semua berjalan, di mana memperoleh dana kekurangannya karena pengeluaran diperkirakan minimal Rp 2,5 triliun,”  tanya Alit.

Baca juga :  Pencegahan Wabah Virus Corona Diperlukan Keterlibatan Semua Pihak

Melihat terbatasnya anggaran, Wakil Ketua Komisi III, I Nyoman Satria mengaku khawatir ada belanja-belanja yang tak bisa terbayar, seperti biaya upakara atau banten di sejumlah pura. Selain itu Satria juga mempertanyakan belanja aparatur di Pemkab Badung. “Apakah tambahan penghasilan pegawai (TPP) masih terpasang?” tanya Satria.

Mendapat pertanyaan seperti ini, Plt. Kepala BPKAD Luh Suryaniti menyatakan, kas Pemkab Badung saat ini hanya Rp 165 miliar. Sementara PAD, ujar Suryaniti, diprediksi hanya Rp 1,3 triliun ditambah dana perimbangan baik dari pusat dan provinsi yang jumlahnya Rp 905 miliar.

Baca juga :  Tim Gabungan Bongkar Pengedar Narkoba Jaringan Lapas

Dari pendapatan ini, pihaknya menyatakan sangat selektif untuk mengeluarkan anggaran kecuali untuk hal-hal wajib. “Untuk hibah ke KONI nilainya dipangkas dari Rp 11 miliar menjadi hanya Rp 4,9 miliar. Hibah TNI dari Rp 2,9 miliar menjadi Rp 1,9 miliar. Ada juga belanja-belanja mengikat seperti pembayaran internet, pelayanan catatan sipil, perjalanan dinas DPRD Badung, alokasi dana ke desa, lisensi Kominfo dan biaya aci-aci di Dinas Kebudayaan. Selain itu ada belanja operasional pimpinan DPRD dan Bupati serta Wabup,” paparnya.

Baca juga :  KPU Badung Temukan 48 Ribu Data TMS Saat Coklit

Walau sudah memprioritaskan kepada kebutuhan wajib, Suryaniti memprediksi, Pemkab Badung masih kekurangan anggaran hingga Rp 863 miliar. Terkait dengan TPP, kata Suryaniti, diatur oleh Permendagri yang besarannya menyesuaikan dengan kemampuan daerah. Walau begitu, ujarnya, TPP di Badung sudah dibayar hingga Maret yang lalu. “Mulai April TPP belum dibayar,” katanya. (115)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini