Hotel White Rose akan Dieksekusi, Ini Tanggapan Kuasa Hukum Tergugat

picsart 05 17 11.37.23
KEBERATAN - Kuasa hukum PT Pondok Asri Dewata, I Gede Widiatmika (kiri) menyatakan keberatan atas rencana eksekusi Hotel White Rose tersebut karena dinilai bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Renon, DENPOST.id

Rencana eksekusi yang dilakukan Pengadilan Negeri Denpasar terhadap objek sengketa Hotel White Rose yang bernaung di bawah PT Pondok Asri Dewata di Jalan Legian, Kuta, Badung, mendapatkan perlawanan dari kuasa hukum tergugat. Jika eksekusi yang direncanakan pada Senin (17/5/2021) ini dipaksakan, pihak tergugat mengancam akan melaporkan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar ke KPK, Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung RI.

Tim kuasa hukum PT Pondok Asri Dewata, I Gede Widiatmika, dkk. menyatakan keberatan atas eksekusi tersebut karena dinilai bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ia menjelaskan, kliennya membeli PT Pondok Asri Dewata secara sah dari PT Bank Universal (sekarang PT Bank Permata, Tbk.). “Kami merasa keberatan atas gugatan para pemohon eksekusi karena tidak mempertimbangkan dua putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkrah), yaitu putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 59/Pdt.G/1999/PN.Dps jo. putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 100/Pdt/2000/PT.Dps jo. putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 3076 K/Pdt/2001 jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 88 PK/Pdt/2004 dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 248/Pdt.G/1999/PN.Jak-Sel jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI No. 23/Pdt/2000/PT.DKI jo. putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 2736/Pdt/2001 jo putusan Peninjauan Kembali No. 136 PK/pdt/2004,” papar Widiatmika, Minggu (16/5/2021) petang.

Baca juga :  Validasi Penerima BSU, Perusahaan Diminta Padankan Data Pekerja

Widiatmika mengaku heran karena dalam kasus yang sama dan dua putusan yang inkrah justru masih bisa dipermainkan. “Kalau terus macamnya begini, di mana kepastian hukum itu? Jika benar besok (hari ini) dilakukan eksekusi, saya bukannya akan angkat satu tangan, tapi kedua tangan saya akan angkat sambil menunjukkan salinan putusan yang bersifat inkrah ini. Saya akan melawan dan tidak akan bergeser,” tegasnya.

Widiatmika juga menilai Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, Sobandi, tidak mempertimbangkan atau mengindahkan putusan inkrah tersebut dan terkesan eksekusi dipaksakan. Pihaknya juga beberapa kali melakukan pertemuan dengan pihak pengadilan dan berharap adanya penundaan eksekusi hingga adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dari upaya banding yang dilakukan sebelumnya. “Bilamana ada perlawanan dari pihak ketiga, pengadilan semestinya memeriksa terlebih dahulu perlawanan tersebut, karena itu merupakan upaya hukum yang diamanatkan dalam Undang-Undang, terlebih bisa menunda eksekusi agar tidak ada kerugian terhadap pihak lain. Apabila eksekusi tetap dilakukan, kami akan melaporkan peristiwa hukum ini ke KPK, Komisi Yudisial, MA, Ombudsman, Komisi III DPR RI, dan bidang pengawasan di MA,” ancamnya.

Baca juga :  Empat Wilayah Zona Merah Juga Terapkan Tatanan Kehidupan Era Baru

Sementara itu, Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, Sobandi, saat dimintai konfirmasi wartawan, mengatakan masih akan melakukan pengecekan. “Saya cek dulu ya,” jawabnya singkat.

Sedangkan Humas PN Denpasar, I Made Pasek, juga mengaku belum menerima konfirmasi dari panitera soal rencana eksekusi tersebut. “Saya belum dapat konfirmasi dari panitera selaku pelaksana eksekusi,” katanya. (124)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini