Jika Dihukum Berat, Pemecatan Oknum PNS Cabul Menanti

picsart 05 17 08.20.07
Kepala BKPSDM Klungkung, Komang Susana.

Semarapura, DENPOST.od

Tim Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek) Klungkung, akan segera memproses kasus dugaan pencabulan anak dibawah umur yang melibatkan oknum PNS di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Sang Putu S (57).

Hal ini dilakukan menyusul sudah adanya surat penahanan Sang Putu S, dari Polres Klungkung kepada pihak keluarganya. Surat penahanan inipun telah dilaporkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada Bupati Klungkung, Senin (17/5/2021).

“Surat terkait penahanannya sudah saya serahkan ke Pak Bupati. Nanti dari Bapek (Badan Pertimbangan Kepegawaian) yang merapatkan,” ujar Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Wayan Suteja.

Menurut Wayan Suteja, surat penahanan Sang Putu S diserahkan oleh istrinya pada, Minggu (16/5/2021). Setelah menerima surat tersebut, pihaknya di D)dinas kemudian melaporkannya ke Bupati Klungkung. Apalagi pria yang pernah bertugas sebagai sopir di BKKBN masih berstatus PNS aktif di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan bertugas sebagai staf di Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat.

Baca juga :  Kerugian Akibat Bencana di Klungkung Capai Rp 1,4 Miliar

“Untuk sanksinya ada Bapek yang merapatkan lagi, kita hanya melaporkan saja terkait kasus yang melibatkannya dan penahanannya,” ungkap Suteja.

Sementara Kepala Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Klungkung, Komang Susana, yang masuk dalam tim Bapek mengatakan akan secepatnya memproses laporan Sang Putu S. Bahkan melihat dari kasus dan telah ditahannya yang bersangkutan di Polres, maka Sang Putu S akan diberhentikan sementara sebagai PNS.

Baca juga :  DPRD Klungkung Minta Pemkab Tindaklanjuti Temuan BPK

Sanksi tersebut dikatakan telah diatur dalam PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Yang mana dalam pasal 280 ayat 1, disebutkan pemberhentian sementara tersebut, berlaku akhir bulan sejak PNS ditahan.

“Jadi berdasarkan aturan itu, nanti pemberhentian sementara dirinya (Sang Putu S) sebagai PNS mulai berlaku akhir bulan Mei ini,” ungkap Komang Susana.

Baca juga :  Sempat Ludahi Pol PP, Wanita Linglung Diamankan

Selama diberhentikan sementara, oknum PNS cabul ini tidak mendapat penghasilan penuh. Ia nanti hanya mendapatkan penghasilan 50 persen dari penghasilan yang diterima selama ini sebagai PNS. Bahkan tidak tertutup kemungkinan Sang Putu S akan dipecat jika mendapat hukuman berat dari pihak pengadilan.

“Terberat nanti sanksinya bisa saja diberhentikan tidak atas permintaan sendiri (dipecat). Tapi setelah ada putusan pengadilan, kita akan rapatkan lagi di Bapek,” katanya. (119)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini