Kasus Dugaan Penipuan TKI, PT DIM Siap Ikuti Aturan Hukum

Kasus Dugaan Penipuan TKI, PT DIM Siap Ikuti Aturan Hukum
BERSAMA KUASA HUKUM - Dirut PT DIM, Dee Ratu Zhaqira Pohan (kanan), bersama kuasa hukumnya, Togar Situmorang. Dia menyatakan siap mengikuti aturan hukum. (DenPost.id/ist)

Denpasar, DenPost.id

Dipanggil Polda Bali terkait kasus dugaan penipuan yang dilayangkan belasan calon tenaga kerja Indonesia (TKI) atau pekerja migran, PT  Dunia Insan Mandiri (DIM) menyatakan siap mengikuti aturan hukum yang berlaku. Hal itu disampaikan kuasa hukum PT DIM,  Togar Situmorang, S.H.,M.H., MAP., C.Med.,CLA, Kamis (20/5/2021).

Law Firm Togar Situmorang resmi ditunjuk sebagai kuasa hukum PT DIM pada Selasa (18/5/2021) yang diwakili Dee Ratu Zhaqira Pohan selaku Direktur Utama (Dirut). Dalam kesempatan itu, Togar Situmorang menyampaikan beberapa poin penting yang perlu digaris bawahi bahwa kliennya sangat koperatif. ‘’Sebagai warga negara Indonesia (WNI) yang baik, klien kami siap mengikuti aturan hukum yang berlaku,’’ tegasnya.

Mengenai nilai nominal uang yang dipaparkan para korban saat melapor ike Polda Bali, Togar menyebutkan bahwa Rp 403 juta itu tidak benar. Hal tersebut karena data yang disetor bukan diminta oleh kliennya sebagai keperluan para migran. Mereka  sudah dibuatkan sertifikasi, paspor, dan cek medikal atau kesehatan dan lainnya. ‘’Perlu ditegaskan bahwa kami tidak ada menjanjikan. Kalau memang sudah dilaporkan di Polda Bali, maka kami selesaikan kasusnya sesuai aturan hukum. Klien kami siap menghadapi serta bersikap koperatif, bukan bermain di media,’’ bebernya.

Sebagai kuasa hukum, Togar menyebut bakal mengawal kasus ini dengan baik sampai tuntas sebagai kantor hukum yang profesional. Dia juga berharap kasus ini selesai dengan baik dan apa yang menjadi hak-hak kliennya bisa didapat. Menurut dia, PT DIM ini menjalankan usaha layaknya perusahaan penyalur TKI. Dimana perusahaan ini menjaring calon migran melalui jejaring media sosial (medsos) yaitu @manningagentkapalpesir.

Baca juga :  IKM Bali Didorong Terapkan Pemasaran Digital

Direktur PT DIM Dee Ratu Zhaqira Pohan mengaku keberatan atas laporan yang dilakukan oleh para pekerja migran dan pengacara itu ke Polda Bali .’’Karena itu saya menunjuk Law Firm Togar Situmorang sebagai kuasa hukum saya,’’ tandas Dee.

Togar menambahkan bahwa dia mau jadi kuasa hukum atas kasus ini karena hatinya terbuka dan prihatin atas kejadian yang menimpa PT DIM. Dia mengaku merasa tidak ada angin dan tidak ada hujan, kenapa tiba-tiba kliennya dilaporkan ke Polda Bali dengan Pasal 378 KUHP, Pasal 69 jo Pasal 81 UU No.18 Tahun 2007 tentang perlindungan tenaga migran Indonesia? Kliennya juga dilaporkan melanggar UU No.2 Ayat 1 UU No.21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. ‘’Klien kami kaget karena disebut melakukan perbuatan melawan hukum. Seharusnya klien kami diberi tahu dulu, bisa berupa klarifikasi dan verifikasi, sehingga kami tahu duduk permasalahannya,” ungkap Togar.

Baca juga :  Tiga Bulan, Tim Yustisi Raup Denda Rp 70,3 Juta

Di tempat terpisah, Dir.Reskrimum Polda Bali Kombes Djuhandani Rahardjo Puro, Kamis kemarin, menyebutkan laporan kasus dugaan penipuan yang dilayangkan belasan calon pekerja migran asal Bali ini terhadap PT DIM masih dalam proses penyelidikan polisi. Untuk mengetahui kronologi dugaan kasus penipuan itu, petugas Dit. Reskrimum Polda Bali bakal memanggil PT DIM.  “Teradu maupun pengadu akan kami undang,” tegasnya.

Kombes Djuhandani membenarkan bahwa Dit.Reskrimum Polda Bali telah menerima pengaduan dalam bentuk dumas. Pengaduan itu akan diproses sesuai ketentuan hukum. “Kami lakukan penyelidikan mengenai pengaduan tersebut,” tandasnya. (yan)

Baca juga :  Lagi, Pengunjung Lapangan Puputan Badung Dibubarkan

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini