Dua Kasus Korupsi LPD di Jembrana Naik ke Penyidikan

0
13
picsart 05 21 10.31.39
KAMPANYE - Kegiatan kampanye publik dan sosialisasi pencegahan korupsi di halaman belakang Kejari Jembrana.

Negara, DENPOST.id

Kejaksaan Negeri (Kejari) Jembrana kini sedang menggenjot penanganan beberapa kasus dugaan korupsi.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Jembrana, Triono Rahyudi, Kamis (20/5/2021) seusai kampanye publik dan sosialisasi pencegahan korupsi di halaman belakang Kejari Jembrana mengatakan tengah melakukan proses penyelidikan dan penyidikan kasus dugaan tipikor.

Diungkapkannya, kasus yang sudah naik tahap penyidikan ada dua yakni kasus dugaan korupsi LPD di Kecamatan Melaya yakni LPD Tuwed dan LPD Tamansari. Kasus LPD Tuwed menurutnya masih menunggu proses audit inspektorat dan penyitaan bukti tambahan dengan dua orang sudah ditetapkan tersangka.

Baca juga :  Sikapi Keluhan Nelayan, Kadis Kelautan Adakan Ini

Sedangkan untuk LPD Tamansari baru ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan. Dikatakannya, proses hukum mengumpulkan alat bukti sudah mulai dilaksanakan. “Sudah ada pidana. Saat ini di penyidikan membuat terang untuk menemukan alat bukti dan tersangka. Kami periksa semua saksi, alat bukti dan barang bukti,” jelasnya.

Sementara Kejari Negara kini makin mengoptimalkan fungsi pencegahan tindak pidana korupsi.
Sejumlah upaya pencegahan disosialisasikan kepada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengelola kegiatan cukup banyak. Meskipun demikian, fungsi penindakan tetap berjalan apabila terjadi penyelewengan hingga mengakibatkan kerugian negara.

Baca juga :  Nyeberang Jalan, Pelajar Tewas Ditabrak Mobil

Kajari Rahyudi mengungkapkan, dalam upaya ini (pencegahan), Kejari Jembrana proaktif mengundang sejumlah OPD, badan usaha, instansi pemerintah hingga pemerintahan desa, memberikan penyuluhan dan pendampingan hukum. “ASN kita berikan informasi khususnya penyediaan barang dan jasa, harus memperhatikan azas tertib good governance,” papar Kajari Triono Rahyudi.

Tertib itu menurutnya mencakup akuntabilitas, transparansi, independen dan menerapkan sistem informasi dan teknologi (IT). “Ini merupakan bentuk penggawangan (pencegahan) agar terhindar dari penyimpangan administrasi apalagi tindak pidana. Kami melakukan pencegahan sedini mungkin, deteksi rawan penyimpangan,” pungkasnya. (120)

Baca juga :  IRT Gantung Diri, Diduga Ini Pemicunya

Tinggalkan Komentar

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini