Pemkab Buleleng Raih Opini WTP Tujuh Kali Berturut-turut

picsart 05 24 06.53.35
TERIMA LHP - Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana, bersama Ketua DPRD Buleleng, Gede Supriatna, saat menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pemkab Buleleng Tahun Anggaran 2020, dari Ketua BPK RI Perwakilan Bali, Sri Haryoso Suliyanto, di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Provinsi Bali, Senin (24/5/2021)

Singaraja, DENPOST.id

Walaupun di tengah kondisi pandemi Covid-19, Pemerintah Kabupaten Buleleng, berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada pemeriksaan keuangan daerah tahun anggaran 2020, oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI, yang ketujuh kali secara berturut-turut.

Ini menunjukkan penggunaan anggaran yang transparan, khususnya dalam penanganan Covid-19.

Opini tersebut, terungkap saat Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana, bersama Ketua DPRD Buleleng, Gede Supriatna, menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pemkab Buleleng Tahun Anggaran 2020, dari Ketua BPK RI Perwakilan Bali, Sri Haryoso Suliyanto, pada Rapat Paripurna ke-12 DPRD Provinsi Bali, di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Provinsi Bali, Senin (24/5/2021).

Usai menerima LHP, Agus Suradnyana menjelaskan hasil audit BPK terhadap laporan keuangan Pemkab Buleleng Tahun Anggaran 2020, menghasilkan opini WTP. Opini ini, merupakan opini WTP ke tujuh secara beruntun. Usaha keras telah dilakukan segenap jajaran Pemkab Buleleng untuk mengelola anggaran secara transparan dan efektif. “Hasil audit BPK hasilnya WTP. Tentu kita bersyukur di tengah pandemi Covid-19, dan situasi perekonomian yang agak berat kita bisa meraih WTP,” jelasnya.

Baca juga :  Kamis, 73 Orang Positif Covid-19 dan Dua Pasien Meninggal di Denpasar

Menurut dia, dengan raihan opini WTP ke tujuh ini, bisa dijadikan sebuah momentum dan penekanan kepada seluruh pihak atau instansi lingkup Pemkab Buleleng agar akuntabilitas pengelolaan keuangan terus dijaga dengan baik. Instruksi telah diberikan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Buleleng untuk terus menyelenggarakan fungsi pengawasan pengelolaan keuangan agar lebih transparan dan akuntabel. “Dilakukan berkesinambungan dan secara terus menerus. Tidak hanya pada saat akhir pemeriksaan saja,” ucap Agus Suradnyana.

Baca juga :  Abrasi Rusak Krib Pantai di Delod Berawah

Sementara Sri Haryoso Suliyanto, dalam sambutannya menyebutkan berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK, dapat disimpulkan bahwa penyusunan laporan keuangan pemerintah kota dan kabupaten tahun 2020, telah sesuai dengan standar akuntansi pemeriksaan berbasis akrual. Telah diungkapkan secara memadai dan tidak terdapat ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan materian terhadap opini, serta telah menyusun dan merancang unsur-unsur SPI secara efektif. Karena itu, BPK memberikan opini WTP. (118)

Baca juga :  Tiga Titik Baru Hapus 16 Tikungan Jalan Singaraja-Mengwi

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini