Waisak, 15 Napi di Bangli Terima Remisi

picsart 05 26 01.11.32
TERIMA REMISI - Napi Buddha, saat menerima remisi Waisak.

Bangli, DENPOST.id

Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) memberikan Remisi Khusus (RK) kepada 15 narapidana Buddha di Kabupaten Bangli, pada
Hari Raya Waisak Tahun 2021, yang diperingati, Rabu (26/5/2021). Rinciannya, 13 napi di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Narkotika (Lapastik) Kelas IIA Bangli, dan dua napi lainnya dari Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Bangli.

Humas Kemenkumham Bali, Putu Surya Dharma mengungkapkan ada 29 napi di Bali, yang mendapat RK I Waisak tahun 2021, termasuk yang ditahan di Bangli.

Sementara untuk RK II alias langsung bebas tidak ada. RK I yang diterima para napi ini bervariasi. Mulai dari 15 hari hingga 2 bulan. “Yang langsung bebas tidak ada. Semua remisi khusus 1 karena masih ada sisa masa hukuman yang harus dijalani para napi tersebut,” kata Surya, didampingi Kepala Lapastik Bangli, Agus Prititano.

Ditegaskan, remisi diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif, seperti telah menjalani pidana minimal enam bulan, tidak terdaftar pada register F, serta turut aktif mengikuti program pembinaan di LP atau Rutan. Ia juga memastikan di tengah pandemi Covid-19, hak-hak narapidana, seperti pemberian remisi, asimilasi dan integrasi, layanan kunjungan online dan layanan kesehatan tetap dilayani.

Baca juga :  Gagal Koalisi dengan Demokrat, Golkar Bangli Lakukan Ini

Pihaknya menekankan pemberian remisi merupakan wujud negara hadir untuk memberikan perhatian dan penghargaan bagi narapidana untuk selalu berintegritas, berkelakuan baik, dan tidak melakukan pelanggaran. Diharapkan pemberian remisi dapat memotivasi narapidana untuk mencapai penyadaran diri yang tercermin dari sikap dan perilaku sehari-hari. “Pemberian remisi bukan sekadar reward kepada narapidana yang berkelakuan baik, serta memenuhi persyaratan administratif dan substantif. Fakta yang tak kalah penting adalah anggaran negara yang dihemat dengan berkurangnya masa pidana narapidana,” urainya.

Baca juga :  Kamis, 73 Orang Positif Covid-19 dan Dua Pasien Meninggal di Denpasar

Pemberian remisi atau pengurangan masa pidana diberikan kepada narapidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3614) dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak WBP (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3846), perubahan pertama : Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2006, perubahan kedua : Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, serta Keputusan Presiden No. 174 /1999 tentang Remisi. (128)

Baca juga :  Abrasi Kembali Terjang Pesisir Pebuahan

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini