Tolak Sanksi “Kasepekang”, Puluhan Warga Pejeng Datangi MDA Gianyar

picsart 05 27 06.56.01
DATANGI MDA - Puluhan warga Desa Adat Jro Kuta Pejeng, Desa Pejeng, Tampaksiring, Gianyar, saat mendatangi Kantor Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Gianyar, Kamis (27/5/2021).

Gianyar, DENPOST.id

Puluhan warga Desa Adat Jro Kuta Pejeng, Desa Pejeng,Tampaksiring, Gianyar mendatangi Kantor Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Gianyar di Jalan Ksatrian Gianyar, Kamis (27/5/2021). Kedatangan mereka untuk menyampaikan permasalahan terkait penolakan saksi “kanorayang/kasepekang” terhadap dua krama I Made Wisna dan I Ketut Suteja. Dua warga ini, di-sepekang sejak, 1 Agustus 2020.

Kedatangan puluhan warga berpakaian adat madya ini, diterima Petajuh MDA Gianyar, Made Ambon Antara.

Salah seorang warga, I Made Wisna usai pertemuan mengatakan warga datang untuk menyampaikan permasalahan terhadap warga yang di-sepekang dan minta bantuan MDA Gianyar. “Untuk menyelesaikan sanksi kanorayang, karena tidak jelas dasar kesalahan saya berdua,” kata I Made Wisna, yang kena saksi kasepekang.

Wisna mengaku hingga kini sudah 10 bulan dirinya dan Ketut Suteja menjalani sanksi kanorayang tersebut. Padahal dua krama ini sudah menolak secara lisan maupun tertulis. Namun, tidak pernah ditanggapi. “Semenjak itu saya tidak lagi diberikan hadir dalam acara adat,” kata Wisna.

Baca juga :  Tim Yustisi Gianyar Bentuk Duta Perubahan Perilaku

Sampai saat ini, Wisna masih keberatan dan menolak kanoroyang itu.

Sementara penasehat hukum warga Desa Adat Jro Kuta Pejeng, Putu Puspawati, mengapresiasi respon MDA Gianyar yang sudah menerima pengaduan krama tersebut.
Terkait polemik penyertifikatan tanah tebe, Putu Puspawati mewakili 70-an krama yang keberatan tetap menginginkan agar bisa menjadi hak milik.

Sementara desa adat menjadikan tanah tebe sebagai hak milik desa adat. Menurut penasehat hukum, kasus ini lucu. Sebab, tidak seluruh tebe disertifikatkan atas nama desa adat. “Karena ada krama lain saat PTSL ini berjalan, bisa mensertifikat kan jadi hak milik. Bahkan ada yang sebenarnya tanah PKD, bisa dimohonkan sertifikat hak milik. Itu kan lucu. Kami yang punya tebe kenapa tidak bisa,” tanya Putu Puspawati.

Baca juga :  Tekan Laju Penyebaran Covid-19, Unud Turunkan Tim Edukasi

Petajuh MDA Gianyar, Wayan Ambon Antara belum bisa berkomentar banyak terkait solusi sanksi kanorayang ini. Namun, pihaknya mengaku masih akan melakukan koordinasi terlebih dahulu. “Pengaduan krama sudah kami terima. Tapi perlu kami koordinasikan untuk tindak lanjutnya,” katanya singkat.

Bendesa Adat Jro Kuta Pejeng, Tjokorda Gde Putra Pemayun saat dikonfirmasi terpisah mengatakan tetap pada pendirian. “Masih tetap bahwa tanah tebe yang merupakan tanah AYDS ( tanah ayahan desa ) tidak boleh disertifikatkan atas nama pribadi,” katanya singkat.

Baca juga :  Esports Piala Presiden, Empat Cabang Game Lahirkan Juara Baru

Ditanya terkait syarat pencabutan sanksi kanorayang terhadap dua krama, penglingsir puri yang akrab disapa Cok Pemayun ini tidak menanggapinya. (116)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini