DPRD Klungkung Minta Pemkab Tindaklanjuti Temuan BPK

picsart 06 08 06.01.02
LAPORAN BPK - Ketua DPRD Klungkung, AA Gde Anom, saat menyerahkan rekomendasi tindaklanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Klungkung Tahun Anggaran 2020, dalam sidang paripurna, Selasa (8/6/2021).

Semarapura, DENPOST.id

DPRD Klungkung mengeluarkan rekomendasi tindaklanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Klungkung Tahun Anggaran 2020, dalam sidang paripurna, Selasa (8/6/2021). Dalam sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Klungkung, AA Gde Anom tersebut, pihak dewan memberikan empat rekomendasi terhadap laporan tersebut.

Di antaranya soal
empat koperasi dan tiga LPD yang belum mengembalikan dana investasi yang sudah jatuh tempo ke kas daerah sekitar Rp580 juta.

Atas temuan tersebut, pihak DPRD Klungkung yang dibacakan Wakil Ketua DPRD Klungkung, Wayan Baru, meminta Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta memerintahkan Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan untuk melakukan monitoring dan evaluasi, serta tindaklanjut terhadap temuan tersebut. Termasuk mengambil langkah cepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, khususnya mengupayakan pengembalian dana invetasi tersebut. “Kami juga berharap ada tindakan tegas dan cermat terhadap beberapa koperasi yang telah tidak aktif dengan tetap berdasar pada ketentuan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.

Selain itu, DPRD Klungkung juga menyoroti adanya kelebihan pembayaran pekerjaan pembangunan atau peningkatan jalan Tanglad-Wates di Nusa Penida sekitar Rp87 juta. Atas temuan tersebut, pihak dewan juga berharap kepada Bupati Suwirta untuk melakukan peningkatan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja PPK dan tetap melakukan pengawasan, serta pengendalian internal yang lebih cermat terhadap kegiatan yang bersumber dari APBD. Termasuk mempertimbangkan penjatuhan sanksi kepada penyedia atas kesalahan tersebut. “Dan atas tindaklanjut serta pengembalian oleh penyedia ke kas daerah juga patut diapresiasi sebagai bentuk pertanggungjawaban,” katanya.

Baca juga :  Jembrana Matangkan Negaroa Bahagia Wisata Rally 2022

Sementara menanggapi rekomendasi dari DPRD, Bupati Suwirta menilai catatan dari BPK untuk Klungkung sangat sedkit sekali. Dibandingkan tahun lalu, yang sampai 22 catatan. Namun demikian, soal catatan tersebut sudah ada yang ditindaklanjuti. Di antaranya soal kelebihan pembayaran kegiatan fisik jalan Tanglad-Wates itu sudah selesai dan dikembalikan semua.

Sementara terkait adanya koperasi dan LPD yang mengembalikan dana investasi? Bupati Suwirta menilai hal itu terjadi akibat pandemi. Koperasi dan LPD sangat terpengaruh dengan situasi pandemi. Tapi kalau situasi masih memungkinkan, pihaknya akan melakukan restrukturisasi. “Kalau tidak bisa juga maka kita beri waktu berapa lama untuk mengembalikan dana investasi tersebut,” ujarnya. (119)

Baca juga :  Ditahan di Rutan Polda Bali, Eka Wiryastuti Positif Covid-19

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini