Kasus Pelecehan Seksual dan Pencabulan Marak, LSM Lakukan Ini

picsart 06 10 07.43.06
TERIMA LSM - Ketua Komisi IV DPRD Buleleng, Luh Hesty Ranitasari, saat menerima LSM Kompak Kabupaten Buleleng, Kamis (10/6/2021)

Singaraja, DENPOST.id

LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) Kompak (Komunitas Masyarakat untuk Penegakan Hukum dan Keadilan) Kabupaten Buleleng, yang dipimpin I Nyoman Angga Saputra Tusan, SH., mengelar audiensi ke Komisi IV DPRD Buleleng, Kamis (10/6/2021).

Mereka bersinergi dengan Komisi IV, untuk bisa ikut serta dalam sosialisasi dan pendampingan hukum untuk korban KDRT, pelecehan seksual dan pencabulan di wilayah Kabupaten Buleleng.

Dalam kesempatan tersebut, LSM Kompak diterima Ketua Komisi IV DPRD Buleleng, Luh Hesty Ranitasari, diruang Komisi IV DPRD Buleleng.

Ketua LSM Kompak, Nyoman Angga Saputra menyatakan bahwa kedatangannya ke Komisi IV untuk mendorong DPRD melalui Komisi IV agar mengratiskan visum sesuai dengan pasal 11 angka (3) Perda No. 5 tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak. “Kita juga bersinergi untuk mengurangi tingkat kekerasan pada rumah tangga, pencabulan dan pelecehan seksual yang sedang marak terjadi di Kabupaten Buleleng,” ucapnya.

Baca juga :  Curi Burung Mahal, Tukang Batu Padas Diciduk Polisi

Ketua Komisi IV DPRD Buleleng, Luh Hesty Ranitasari mengapresi kedatangan LSM Kompak yang sangat millenial, enerjik, berpikiran positif dan luas. Juga LSM ini berani berkunjung dan berani memakai kesempatan dan melihat situasi kejadian yang ada di Buleleng, untuk dikupas oleh mereka dalam proses menyelesaikan masalah dan mau bertanya kepada pihak lain.

Terkait dengan aspirasi biaya visum, Hesty menyebutkan sesuai Perda No. 5 tahun 2019 sudah jelas gratis untuk korban, tetapi kemungkinan yang terjadi saat ini belum ada kesinkroniasian antara perda dengan perbup yang belum ditambahkan pada pasal 11, sehingga rumah sakit umum daerah yang memiliki anggaran tersendiri sebagai badan usaha daerah belum bisa menerapkan perda tersebut. “Anggarannya sudah ada, tetapi dalam anggaran tersebut belum bisa dipakai untuk pembiayaan visum karena harus ada turunan dari perda berupa peraturan bupati. Nanti kami di Komisi IV akan terus mendorong hal tersebut, agar bisa segera digunakan untuk korban kekerasan seksual atau KDRT,” tandasnya. (118)

Baca juga :  Pandemi, Komunitas Sosial di Buleleng Bergerak Bersama Bantu Sesama

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini