
Negara, DENPOST.id
Para nelayan perahu selerek di Kabupaten Jembrana, belakangan ini mengeluh karena harga solar meningkat. Sementara mereka juga harus menggunakan solar non subsidi yang harganya jauh lebih tinggi dari solar subsidi.
Sejumlah nelayan perahu selerek di Desa Pengambengan, Kecamatan Negara sebagai sentra perikanan tangkap di Kabupaten Jembrana, mengaku akibat harus membeli solar non subsidi biaya operasional perahu mereka naik hampir seratus persen.
“Solar subsidi harganya bisa Rp5.500, sementara solar non subsidi mencapai Rp9.500-an. Itu selisih yang besar sekali, karena setiap pasang perahu selerek membutuhkan ratusan liter solar untuk sekali melaut,” kata salah seorang nelayan, Kamis (10/6/2021).
Dengan hasil tangkap yang tidak menentu, mereka minta pemerintah mengeluarkan kebijakan khusus yang tidak memberatkan nelayan dari sisi pembelian solar bersubsidi.
Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jembrana, Made Widanayasa, mengakui adanya keluhan nelayan tersebut. Pihaknya sudah menyampaikan kepada
komisi yang membidangi nelayan di DPRD Provinsi Bali, serta dinas terkait.
Dia mengatakan, persoalan solar ini mulai dikeluhkan nelayan, saat pemerintah menetapkan syarat kelengkapan dokumen bagi nelayan yang ingin mendapatkan rekomendasi pembelian solar non subsidi.
Untuk nelayan yang ukuran perahunya di bawah 30 GT, ia mengatakan pengurusan sejumlah dokumen tersebut, bisa dilakukan di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, sementara untuk bobot di atas 30 GT harus dilakukan ke pusat.
Dikatakan dia, semenjak aturan itu diberlakukan, praktis bagi nelayan yang belum memiliki dokumen bersangkutan tidak boleh mendapatkan rekomendasi pembelian solar subsidi.
Sementara Kepala Dinas Kelautan, Perikanan Dan Perhubungan Jembrana, Made Dwi Maharimbawa dikonfirmasi mengatakan pihaknya juga terikat dengan aturan terkait pemberian rekomendasi pembelian solar bersubsidi bagi nelayan. Untuk mendapatkan rekomendasi pembelian solar bersubsidi, kata dia, nelayan harus melengkapi sejumlah dokumen. “Kalau dokumennya belum lengkap, kami tidak berani memberikan rekomendasi tersebut,” katanya. (120)