Tengahi Isu Soal Pajak Sembako dan Sekolah, ARW Sebut Hanya Berlaku untuk Skala Premium

Tengahi Isu Soal Pajak Sembako dan Sekolah, ARW Sebut Hanya Berlaku untuk Skala Premium
I Gusti Agung Rai Wirajaya

Sumerta, DENPOST.id

Sejumlah pemimpin partai politik di Bali turut menanggapi rencana Pemerintah Pusat menerapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap sembako dan jasa pendidikan atau sekolah sebanyak 12 persen. Sebagian besar menolak rencana itu karena dipandang tak tepat diterapkan. Diwawancarai pada Rabu (16/6/2021), Anggota Komisi XI DPR RI, I Gusti Agung Rai Wirajaya, menjelaskan, RUU KUP ini baru beberapa hari diserahkan pemerintah kepada DPR RI.

RUU KUP direncanakan akan dibahas di Komisi XI DPR RI yang membidangi keuangan, perencanaan pembangunan dan perbankan. “Apa yang dikenakan PPN itu kan belum jelas, apalagi yang terkait sembako. Sementara informasi yang beredar sekarang ini tidak jelas, seperti ada yang ingin membenturkan pemerintah,” ungkapnya.

Ia lantas meluruskan informasi yang beredar luas di publik seolah-seolah semua jenis sembako dan jasa pendidikan nantinya akan dikenakan PPN oleh pemerintah. Padahal, kata dia, sebenarnya tidak demikian.

Politisi asal Peguyangan Kaja ini menegaskan, yang direncanakan dikenakan PPN adalah sembako kelas premium, bukan sembako yang lumrah beredar di masyarakat ataupun di pasar-pasar tradisional (pasar rakyat). “Yang rencana dikenakan PPH adalah sembako yang kelas premium, untuk yang high class,” sebutnya.

Baca juga :  Pasien Baru Covid-19 Sebanyak 313

Misalnya beras impor yang premium yang datangnya dari India, Jepang, Thailand yang tentu harganya jauh lebih tinggi yang hanya bisa dijangkau masyarakat kelas tertentu.

Rai Wirajaya mengambil contoh lain, misalnya daging. Yang akan dikenakan PPN hanya daging kelas premium, bukan daging yang dijual di pasar tradisional.

“Jadi yang kena PPN sembako premium yang biasa dibeli masyakat kelas atas yang punya anggaran lebih. Sedangkan sembako untuk masyarakat kebanyakan belum kena PPN. Ini yang perlu kita kaji dan ada rincian lebih jelas,” paparnya.

Baca juga :  Tukad Taman Pancing Berbusa, DLHK Denpasar Pelototi Ini

Ia mencontohkan dan menganalogikan sembako biasa vs sembako premium yang rencananya kena PPN ini dengan perbandingan harga premium vs pertamax.

“Sama seperti premium dengan pertamax. Premium kan untuk masyarakat biasa. Kalau pertamax bagi yang mampu membeli mobil dan mobilnya jenis tertentu yang memang bahan bakarnya harus pertamax, tentu harga premium dan pertamax beda. Kalau premium kan masih disubdisi pemerintah,” terangnya.

Ia mengungkapkan, selama ini masyarakat kelas tertentu yang ekonominya lebih mapan dari masyarakat pada umumnya menikmati keringanan dari sembako kelas premium yang tidak dikenakan PPN ini. Maka hadirnya regulasi ini menyumbang pajak kepada pemerintah. “Selama ini mereka (sembako premium) kan bebas PPN. Inilah yang akan ditargetkan (kena PPN),” tegasnya.

Baca juga :  ITB Stikom Bali, Kampusnya Generasi Z di Era New Normal

Begitu juga soal wacana pengenaan PPN pada jasa pendidikan, Rai Wijaya menjelaskan konsepnya sama dengan sembako biasa vs sembako premium tadi.

“Kalau yang masuk ke sana (sekolah-sekolah internasional) kan ekonominya pasti beda dengan yang masuk di sekolah negeri. Dan nanti bisa dihitung berapa sekolah-sekolah yang seperti itu yang bisa kena PPN. Jadi jangan buru-buru semua dipukul rata, jangan diarahkan semua sembako dan semua jasa pendidikan kena pajak. Sekaranglah saatnya mereka yang premium-premium ini membantu negara dalam bentuk penerimaan negara dari pajak,” pungkasnya. (106)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini