Bangli, DENPOST.id
Jajaran eksekutif memberikan tanggapan atas pemandangan umum fraksi-fraksi di DPRD Bangli terkait pembahasan lima Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang kini tengah digodok jajaran parlemen Bangli. Tanggapan tersebut dibacakan Wakil Bupati Bangli, I Wayan Diar, dalam sidang paripurna di gedung DPRD Bangli, Selasa (15/6/2021) lalu.
Dimulai dari jawaban atas pemandangan umum Fraksi Golkar dan Restorasi Hati Nurani yang menyebutkan bahwa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) selama ini dianggap tidak memiliki etos kerja, terlalu birokratis, inefisien, kurang memiliki orientasi pasar, tidak memiliki reputasi yang baik, profesionalisme yang rendah dan ketidakjelasan antara menghasilkan profit. Di sisi lain dituntut untuk memiliki fungsi sosial. Jawabannya, pihaknya akan mengambil langkah-langkah dalam rangka optimalisasi perusahaan adalah mengoptimalkan seluruh sumber mata air untuk memaksimalkan produksi agar dapat meningkatkan jumlah layanan.
“Efisiensi dalam daya energi listrik dengan sumber energi dari PLTS yang mana hasil efisiensi ini akan digunakan untuk mendukung perencanaan dan pengembangan usaha,” jelasnya.
Selain itu, eksekutif juga akan mengajukan permohonan bantuan kepada pemerintah baik melalui program DAK maupun dalam bentuk bantuan lain dari Pemerintah Pusat. Mengusahakan sumber dana lain (pinjaman bank) untuk pengembangan wilayah layanan baru. Disampaikan, rencana pengembangan layanan perusahaan tahun 2021. Yakni, optimalisasi sumber air Pebini dengan penambahan kapasitas pompa pada empat rumah pompa yang dananya bersumber dari bantuan pemerintah daerah yang ditujukan untuk peningkatan dan perluasan pelayanan di wilayah Kintamani.
“Selain itu, optimalisasi sumber mata air Yeh Bulan Pantunan dan Parasmalem dengan pembangunan jaringan perpipaan dan peningkatan kapasitas pompa yang perencanaan pendanaannya melalui pinjaman perbankan. Otimalisasi ini, untuk perluasan pelayanan di wilayah Tembuku bagian utara dan Kintamani Timur (Desa Suter dan sekitarnya),” terang mantan Ketua DPRD Bangli ini.
Berikutnya, tahun 2022 akan dilakukan optimalisasi pelayanan di Susut khususnya wilayah pelayanan Malet yang pendanannya diusulkan melalui program DAK 2022. Optimalisasi jaringan perpipaan wilayah pelayanan Tamanbali yang pendanaanya juga melalui DAK 2022. Optimalisasi pelayanan di wilayah perkotaan dengan menambah sumber baru berupa dua titik sumur bor, sebagai cadangan produksi untuk efektivitas pelayanan di Kota dengan sumber pendanaan melalui anggaran PDAM tahun 2022. Perluasan wilayah layanan baru Desa Kintamani, perluasan jaringan di desa Landih dan optimalisasi sumber mata air Kutalambi, Lembean Kintamani yang sumber dananya akan diusulkan ke Pusat.
Sedangkan tahun 2023, akan dilakukan peremajaan jaringan distribusi induk wilayah perkotaan dan perubahan jaringan transmisi Pebini untuk distribusi ke Kintamani Barat. Tahun 2024, pembangunan sumur bor di wilayah Pinggan untuk pelayanan wilayah Kintamani Utara dan Songan Balik Bukit yang sumber pendanaannya diusulkan melalui permohonan bantuan kepada pemerintah daerah dan pusat.
Lebih lanjut juga dijelaskan terkait rencana pinjaman melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang sudah jelas dasar hokum dan ketentuannya.
Adapun lima Ranperda yang sehari sebelumnya diajukan eksekutif yakni, Ranperda Tentang PDAM Tirta Danu Amerta, Ranperda tentang pencabutan Perda No 29 tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan, Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD tahun 2020, Ranperda tentang RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Bangli tahun 2021-2026 dan Ranperda tentang Perubahan atas Perda No 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah. Pembahasan ini sengaja dikebut dengan target sepekan rampung.
“Lima pansus disiapkan dalam pembahasan lima ranperda ini. Dengan demikian masing-masing pansus nantinya akan menangani satu Ranperda dengan harapan pembahasan yang nantinya dilakukan bisa lebih optimal,” sebut Ketua DPRD Bangli, I Ketut Suastika. (c/128)
