Hotel White Rose Dieksekusi, Kuasa Hukum PT PAD Bertahan

0
12
Hotel White Rose Dieksekusi, Kuasa Hukum PT PAD Bertahan
PROTES PANITERA - Kuasa Hukum PT PAD, I Gede Widiatmika, memprotes eksekusi Hotel White Rose, Kuta, yang dibacakan Panitera Sekretaris Rotua Rossa Matilda Tampubolon, pada Kamis (24/6) siang kemarin. (DenPost.id/ist)

Kuta, DenPost.id

Sejumlah karyawan Hotel White Rose di Jalan Legian, Kuta, Badung, sempat histeris dan menangis saat juru sita Pengadilan Negeri (PN) Denpasar yang dipimpin Panitera Sekretaris Rotua Rossa Matilda Tampubolon membacakan eksekusi pada Kamis (24/6/2021) siang. Eksekusi hotel yang bernaung di bawah PT Pondok Asri Dewata (PAD) mendapat perlawanan dari kuasa hukum mereka, Gede Widiatmika, dkk.

Belasan karyawan yang telah puluhan tahun bekerja di hotel ini mempertanyakan nasib mereka jika PN Denpasar mengeksekusi tempat mereka mencari nafkah. Terlebih di tengah mewabahnya covid-19. Akibatnya beberapa karyawan, terutama wanita, menangis saat Matilda membacakan eksekusi.

Untuk mengantisipasi terjadinya gangguan keamanan, PN Denpasar berkoordinasi dengan Polresta Denpasar. Sebanyak 80 personel  yang dipimpin Kabag Ops.Kompol Gede Ganefo dikerahkan guna mengamankan areal Hotel White Rose saat eksekusi.

Eksekusi juga dihadiri Gede Widiatmika, kuasa hukum tergugat dari PT PAD dan penggugat. Situasi sempat tegang ketika sejumlah orang yang mengaku dari PT PAD berkumpul di areal hotel. Mereka berpakaian adat madya dan membawa sejumlah poster. Saat itulah Kapolsek Kuta Kompol I Nyoman Gatra mendekati massa. Dia mengingatkan agar utusan PT PAD ini jangan bikin gaduh dan keributan saat eksekusi berlangsung. Massa akhirnya mundur dan berkumpul dengan tertib di areal belakang hotel.

Baca juga :  Resahkan Masyarakat, Aksi Balap Liar Dibubarkan

Menjelang siang, tim PN Denpasar tiba di lokasi hotel. Begitu turun dari mobil, Panitera Sekretaris Rotua Rossa Matilda Tampubolon bertanya kepada salah seorang pria yang berdiri di lobi hotel. Beberapa saat kemudian kedua belah pihak, baik tergugat maupun penggugat, hadir. Ketika Rotua Rossa Matilda Tampubolon membacakan pernyataan eksekusi, kuasa hukum PT PAD, I Gede Widiatmika, sempat tak terima dengan eksekusi itu. Dia bersuara lantang karena menilai eksekusi tidak adil dan PN Denpasar melabrak aturan hukum. “Ini merampok namanya! Ini kesewenang-wenangan PN Denpasar yang tidak mengindahkan dua putusan hukum yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap,” teriaknya.

Baca juga :  Sehari Sebelum Musda, Ternyata Demer Minta Sugawa Korry Rahasiakan Ini

Berdasarkan dua putusan tersebut, Widiatmika dan tim menyatakan bertahan di Hotel White Rose. “Kami tetap bertahan dan berhak di sini,” beber pria yang akrab disapa Deput ini.

Atas kesewenang-wenangan itu pula, Widiatmiki akan melapor ke Komisi III DPR RI, Komisi Yudisial (KY), Ombudsman, dan Komnas HAM. “Persoalan tidak selesai sampai di sini. Saya akan laporkan KPN dan juru sita. Hak kami di mana yang sudah berkekuatan hukum tetap?” teriak Widiatmika.

Dia menambahkan bahwa putusan yang dipakai PN Denpasar untuk eksekuai adalah putusan sementara. “Kami tetap bertahan dan melawan eksekusi ini. Eksekusi ini hanya berdasarkan satu putusan atau tingkat pertama yakni putusan PN Denpasar yang tidak memiliki kekuatan hukum tetap,” tegasnya.

Di hadapan puluhan wartawan, Widiatmika lalu memperlihatkan dua putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht) yaitu putusan PN Denpasar No.59/Pdt.G/1999/PN.Dps. jo putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 100/Pdt/2000/PT.Dps. jo putusan Kasasi Mahkamah Agung No.3076 K/Pdt/2001 jo Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung No.88 PK/Pdt/2004 dan putusan PN Jakarta Selatan No.248/Pdt.G/1999/PN.Jak-Sel jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI No. 23/Pdt/2000/PT.DKI  jo putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 2736/Pdt/2001 jo putusan Peninjauan Kembali No.136 PK/pdt/2004. ” Maka secara hukum kami menyampaikan keberatan, karena eksekusi yang dilakukan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku di luar kewajaran serta melanggar azas kepatutan,” tegasnya.

Baca juga :  ASN Pemkot Denpasar Wajib Miliki Kompetensi dan Keterampilan

Sedangkan juru bicara PN Denpasar Gede Putra Astawa mengatakan bahwa pihaknya sudah melaksanakan eksekusi sesuai penetapan yang dibuat PN Denpasar. “Kami mempersilakan pihak-pihak yang tidak menerima putusan ini agar menempuh jalur hukum,” tegasnya.

Ditanya mengenai ancaman kuasa hukum tergugat yang melapor ke berbagai lembaga, Gede Putra Astawa menyatakan bahwa itu memang hak termohon. (yan/kmb)

Tinggalkan Komentar

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini